KPU dan Bawaslu Baru Dilantik, Segera Siapkan Tahapan Pemilu 2024 agar Sesuai Jadwal

Presiden Joko Widodo resmi melantik anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk periode 2022-2027. Mereka selanjutnya segera bekerja untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada pada 2024.

Dalam pelantikan di Istana Merdeka pada Selasa (12/04), para komisioner KPU periode baru itu adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sedangkan para anggota Bawaslu yang dilantik adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan menyatakan pihaknya segera bekerja menetapkan tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai Juni mendatang. Untuk itu, mereka akan memulai rapat dengan DPR, pemerintah, dan Bawaslu pada Rabu 13 April.

"Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu tahun 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan," kata Hasyim dalam pernyataan yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

Sedangkan anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan pihaknya melakukan evaluasi dan menyerap semua proses persiapan yang telah dilakukan oleh komisioner sebelumnya, lalu menetapkan standar tata laksana pengawasan Pemilu.

Baca juga:

• Demo mahasiswa tolak penundaan pemilu diwarnai penganiayaan Ade Armando
• Perang tagar #MahasiswaBergerak dan #SayaBersamaJokowi warnai demo 11 April, apa pengaruhnya?
• Anggaran Pemilu 2024 belum disetujui, penetapannya 'harus segera dilakukan' sebagai 'bukti konkret kepastian pemilu'

Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemilu dan Pilkada tetap digelar pada 2024 sesuai jadwal, sekaligus menghapus spekulasi atas wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden untuk tiga periode seperti yang sempat diembuskan sejumlah menteri dan politisi.

Lalu DPR dan MPR berjanji akan menghentikan wacana mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Janji itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ketika menanggapi demonstrasi mahasiswa di depan gedung parlemen di Jakarta, Senin (11/04).

"Untuk masalah penundaan pemilu, atau perpanjangan masa jabatan presiden, atau presiden tiga periode, DPR-RI dan MPR-RI telah sepakat bahwa proses-proses yang tidak konstitusional tidak akan diwujudkan atau tidak akan dijalankan," kata politikus Partai Gerindra itu di hadapan para mahasiswa yang berdemo.

Sufmi menjamin bahwa Pemilu 2024 "akan dilaksanakan sesuai jadwalnya", yaitu 14 Februari dan 27 November untuk Pilkada serentak.

Fraksi-fraksi di MPR juga dilaporkan telah sepakat untuk tidak melakukan amendemen terbatas UUD 1945, menyusul wacana tentang penambahan masa jabatan presiden.

Bagaimanapun, pengamat politik mengatakan masyarakat harus tetap waspada dan terus mengawal sampai pemilu benar-benar terlaksana.

Masyarakat diimbau tetap waspada

Pengamat politik dari Perludem, Titi Anggraini, mengatakan turunnya mahasiswa ke jalan merupakan pesan besar bahwa amanat reformasi harus dijaga.

"Itu merupakan simbolisasi gerakan bersama mengawal amanat reformasi dan komitmen kita dalam berdemokrasi dalam sebuah republik," ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Namun Titi memperingatkan wacana penundaan pemilu tidak bisa dikatakan sudah berakhir sampai pesta demokrasi itu benar-benar terlaksana.

Meski hari pemilu sudah diputuskan, kata Titi, namun peraturan KPU yang mengatur tahapan program dan jadwal belum disahkan.

"Jadi kesungguhan pemerintah dan DPR masih diuji oleh satu, penetapan anggaran untuk kebutuhan Pemilu 2024 dan dua, disahkannya peraturan KPU yang mengatur tentang berbagai program dan jadwal serta aktivitas teknis Pemilu 2024. Nah ketika hal itu sudah terpenuhi, saya kira kita bisa mulai cukup optimistis," kata Titi.

Titi meminta masyarakat tetap waspada, kritis, dan mengawal kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, juga berpendapat belum ada jaminan bahwa isu perpanjangan jabatan presiden sudah berakhir.

Itu karena, menurut Arya, kekuatan untuk melakukan amandemen konstitusi ada pada partai politik. "Kalau ada lobi-lobi ke partai untuk amandemen, dan partainya setuju, itu kan situasi bisa berubah," ujarnya.

Namun, ia menambahkan, partai-partai seharusnya sudah memperhitungkan risiko politik yang bisa jauh lebih besar bila mereka memaksakan amandemen.

"Dengan melihat proses publik yang tinggi soal isu ini, partai pasti sudah berhitung, dan keinginannya untuk mendorong itu pasti lebih kecil sekarang," kata Arya.

Jawab tuntutan mahasiswa

Pada hari Senin (11/04), ribuan mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta.

Para mahasiswa, yang awalnya hendak berunjuk rasa di Istana Negara, menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Mereka juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain, di antaranya mengenai stabilitas harga bahan pokok, minyak goreng, dan BBM.

Selain di Jakarta, mahasiswa juga menggelar demo secara serentak di Bandung, Semarang, Kendari, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya dengan tuntutan yang sama.