KPU dan Bawaslu Baru Dilantik, Segera Siapkan Tahapan Pemilu 2024 agar Sesuai Jadwal

Presiden Joko Widodo resmi melantik anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk periode 2022-2027. Mereka selanjutnya segera bekerja untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada pada 2024.

Dalam pelantikan di Istana Merdeka pada Selasa (12/04), para komisioner KPU periode baru itu adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sedangkan para anggota Bawaslu yang dilantik adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan menyatakan pihaknya segera bekerja menetapkan tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai Juni mendatang. Untuk itu, mereka akan memulai rapat dengan DPR, pemerintah, dan Bawaslu pada Rabu 13 April.

"Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu tahun 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan," kata Hasyim dalam pernyataan yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

Sedangkan anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan pihaknya melakukan evaluasi dan menyerap semua proses persiapan yang telah dilakukan oleh komisioner sebelumnya, lalu menetapkan standar tata laksana pengawasan Pemilu.

Baca juga:

• Demo mahasiswa tolak penundaan pemilu diwarnai penganiayaan Ade Armando
• Perang tagar #MahasiswaBergerak dan #SayaBersamaJokowi warnai demo 11 April, apa pengaruhnya?
• Anggaran Pemilu 2024 belum disetujui, penetapannya 'harus segera dilakukan' sebagai 'bukti konkret kepastian pemilu'

Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemilu dan Pilkada tetap digelar pada 2024 sesuai jadwal, sekaligus menghapus spekulasi atas wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden untuk tiga periode seperti yang sempat diembuskan sejumlah menteri dan politisi.

Lalu DPR dan MPR berjanji akan menghentikan wacana mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Janji itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ketika menanggapi demonstrasi mahasiswa di depan gedung parlemen di Jakarta, Senin (11/04).

"Untuk masalah penundaan pemilu, atau perpanjangan masa jabatan presiden, atau presiden tiga periode, DPR-RI dan MPR-RI telah sepakat bahwa proses-proses yang tidak konstitusional tidak akan diwujudkan atau tidak akan dijalankan," kata politikus Partai Gerindra itu di hadapan para mahasiswa yang berdemo.

Sufmi menjamin bahwa Pemilu 2024 "akan dilaksanakan sesuai jadwalnya", yaitu 14 Februari dan 27 November untuk Pilkada serentak.

Fraksi-fraksi di MPR juga dilaporkan telah sepakat untuk tidak melakukan amendemen terbatas UUD 1945, menyusul wacana tentang penambahan masa jabatan presiden.

Bagaimanapun, pengamat politik mengatakan masyarakat harus tetap waspada dan terus mengawal sampai pemilu benar-benar terlaksana.

Masyarakat diimbau tetap waspada

Pengamat politik dari Perludem, Titi Anggraini, mengatakan turunnya mahasiswa ke jalan merupakan pesan besar bahwa amanat reformasi harus dijaga.

"Itu merupakan simbolisasi gerakan bersama mengawal amanat reformasi dan komitmen kita dalam berdemokrasi dalam sebuah republik," ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Namun Titi memperingatkan wacana penundaan pemilu tidak bisa dikatakan sudah berakhir sampai pesta demokrasi itu benar-benar terlaksana.

Meski hari pemilu sudah diputuskan, kata Titi, namun peraturan KPU yang mengatur tahapan program dan jadwal belum disahkan.

"Jadi kesungguhan pemerintah dan DPR masih diuji oleh satu, penetapan anggaran untuk kebutuhan Pemilu 2024 dan dua, disahkannya peraturan KPU yang mengatur tentang berbagai program dan jadwal serta aktivitas teknis Pemilu 2024. Nah ketika hal itu sudah terpenuhi, saya kira kita bisa mulai cukup optimistis," kata Titi.

Titi meminta masyarakat tetap waspada, kritis, dan mengawal kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, juga berpendapat belum ada jaminan bahwa isu perpanjangan jabatan presiden sudah berakhir.

Itu karena, menurut Arya, kekuatan untuk melakukan amandemen konstitusi ada pada partai politik. "Kalau ada lobi-lobi ke partai untuk amandemen, dan partainya setuju, itu kan situasi bisa berubah," ujarnya.

Namun, ia menambahkan, partai-partai seharusnya sudah memperhitungkan risiko politik yang bisa jauh lebih besar bila mereka memaksakan amandemen.

"Dengan melihat proses publik yang tinggi soal isu ini, partai pasti sudah berhitung, dan keinginannya untuk mendorong itu pasti lebih kecil sekarang," kata Arya.

Jawab tuntutan mahasiswa

Pada hari Senin (11/04), ribuan mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta.

Para mahasiswa, yang awalnya hendak berunjuk rasa di Istana Negara, menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Mereka juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain, di antaranya mengenai stabilitas harga bahan pokok, minyak goreng, dan BBM.

Selain di Jakarta, mahasiswa juga menggelar demo secara serentak di Bandung, Semarang, Kendari, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya dengan tuntutan yang sama.

Di Senayan, tiga wakil ketua DPR turun ke jalan dan menemui mahasiswa. Mereka adalah Rachmat Gobel dari partai NasDem, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, dan Lodewijk Paulus dari Golkar.

Berbicara di hadapan mahasiswa, Sufmi menjamin bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwalnya, yaitu 14 Februari dan 27 November untuk Pilkada serentak. Ia juga berjanji akan menyampaikan tuntutan lainnya kepada pemerintah.

"Kami berkomitmen untuk menyampaikan kepada pemerintah delapan tuntutan aksi mahasiswa dalam waktu yang secepat-cepatnya," kata Sufmi.

Pada hari Selasa (12/04), Presiden Jokowi dijadwalkan melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih.

Setelah dilantik, para anggota KPU akan membahas anggaran Pemilu dengan Komisi II DPR.

Wacana penundaan Pemilu awalnya digulirkan oleh sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi dan politikus dari partai pendukung pemerintah.

Mereka di antaranya Wakil Ketua DPR dari PKB, Muhaimin Iskandar; Menko Perekonomian sekaligus ketua umum partai Golkar, Airlangga Hartarto; dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang bahkan membuat klaim tentang 'big data' 110 juta akun medsos.

Presiden Jokowi sendiri sudah berkali-kali menolak isu tentang perpanjangan masa jabatan.

Terakhir, ia menegaskan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor pada hari Minggu (10/04) bahwa pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan sesuai jadwal.

Namun mahasiswa, serta sebagian masyarakat, menganggap ucapan Presiden Jokowi tidak bisa dipegang.

Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Kaharuddin, salah satu pemimpin demo tersebut, mengatakan mahasiswa akan memantau realisasi dari tuntutan-tuntutan mereka. Jika tidak terealisasi, ia mengatakan, akan ada gelombang demonstrasi yang lebih besar.

"Mungkin akan terjadi reformasi jilid dua, jikalau aspirasi ini tidak terealisasi," ujarnya di atas panggung orasi.

Demonstrasi di depan Gedung Senayan berujung rusuh.

Polisi dilaporkan menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, yang mengaku datang untuk memantau demo, dipukuli massa sampai babak belur.

Kerusuhan juga terjadi dalam demonstrasi di daerah-daerah lain. Seorang anggota Polda Kendari, Ipda Imam Agus Husain, tewas saat melakukan pengamanan.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menduga demonstrasi mahasiswa disusupi kelompok anarko, yang terlibat dalam kerusuhan tersebut,

"Saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro Jaya, kelompok-kelompok anarko masuk ke situ dari identitas bajunya. Kemudian kekhasan dia. Ini yang masih didalami rekan-rekan Polda Metro Jaya dan juga beberapa wilayah," kata Dedi kepada wartawan di kantornya, Senin (11/04) malam, seperti dilaporkan detikcom.

Sikap DPR dan MPR

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan posisi DPR sudah jelas dari awal mengenai Pemilu 2024. Komisi yang menangani pemilu itu disebut "sudah sepakat dengan pemerintah bahwa pemilu dilaksanakan sesuai jadwal".

Politikus Golkar itu juga mengatakan bahwa partainya, sebagai salah satu partai dalam koalisi pemerintah, akan sejalan dengan sikap pemerintah.

"Jadi pemerintah kan kemarin menegaskan bahwa pemilu akan tetap sesuai dengan keputusan pemerintah dengan DPR yang sudah diambil sebelumnya di Komisi II. Nah Golkar sebagai partai pemerintah, posisinya sama dengan itu," kata Ahmad di kompleks DPR, Senin (11/04).

Pada hari Minggu malam, Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengatakan seluruh fraksi di MPR serta DPD sepakat untuk menghentikan pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Awalnya, PDIP menggulirkan wacana amandemen UUD untuk menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Namun belakangan upaya amandemen itu dikhawatirkan akan merembet ke amendemen pasal-pasal masa jabatan presiden hingga penambahan pasal penundaan pemilu. Sebagai alternatif, PPHN akan diwadahi dalam bentuk undang-undang (UU).

"Karena kalau pakai amendemen ini kayak membuka kotak pandora dan itu saat ini belum tepat dilakukan," kata Djarot kepada wartawan di Jakarta, seperti dilaporkan Kompas.com.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan kepada BBC News Indonesia pada hari Senin bahwa Badan Pengkajian MPR belum secara resmi melaporkan kesepakatan tersebut kepada pimpinan MPR.

Bagaimanapun, ia "yakin bahwa seluruh fraksi di MPR dan kelompok DPD akan sepakat bahwa rencana amandemen tidak perlu dilanjutkan" pada periode ini.

Mengenai penundaan pemilu, Arsul menganggap wacana tersebut sudah selesai dengan adanya pernyataan terakhir dari Presiden Jokowi. Menurut Arsul, belum pernah ada pembahasan di MPR - baik formal maupun informal - mengenai amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

"Saya kira apa yang menjadi tuntutan mahasiswa terkait dengan penolakan penundaan pemilu itu sudah terjawab — bahwa pemilu memang tidak akan ditunda. Apalagi, mayoritas kekuatan politik yang ada di DPR maupun di MPR memang tidak menyetujui adanya penundaan pemilu," kata Arsul melalui pesan suara WhatsApp kepada BBC News Indonesia, Senin malam.

Artikel ini merupakan hasil liputan BBC Indonesia yang ditayangkan juga di Kompas.TV