Vaksin Booster Jadi Syarat Mudik, Ahli Kesehatan Sebut Tidak Realistis dan Tidak Konsisten

Namun begitu, kata Nadia, "kita berharap setidaknya kalau bisa lakukan percepatan 30% dari masyarakat itu sudah vaksinasi booster lengkap pada akhir Mei. Pun untuk 70% vaksinasi keduanya, masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi itu ditargetkan pada akhir Mei."

Laporan Kemenkes per Kamis (24/03) mencatat total vaksinasi nasional untuk kelompok rentan dan masyarakat umum dosis 1 sebesar 78,74%, vaksinasi dosis 2 mencapai 61,99%, dan vaksinasi dosis tiga atau booster sebesar 8,71%. Vaksinasi ini di luar dari kelompok anak, remaja, dan gotong royong.

Nadia mengakui terjadi perlambatan vaksinasi, khususnya booster belakangan ini. Menurutnya hal ini dikarenakan "masyarakat mungkin juga merasa sekarang ini sudah lebih aman, sehingga dorongan untuk mendapatkan vaksinasi booster tidak sebesar pada waktu kondisi sebelumnya.

"Kedua, kita merasa mungkin bahwa ada pengalaman dengan efek samping, sehingga itu juga yang menjadi salah satu, tantangan mengapa memilih untuk menunda melakukan vaksinasi," tambah Nadia.

Tidak realistis

Bagaimanapun, Ketua Umum Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Ede Surya Darmawan menilai momentum mudik Lebaran ini sedang digunakan pemerintah mengejar target vaksinasi.

Menurutnya, kebijakan ini "tidak realistis". Sebab, kata dia, umumnya periode mudik baru terjadi sepuluh hari sebelum Lebaran, atau hari-hari setelah lebaran.

"Jadi kita cuma punya waktu nggak sampai sebulan untuk menyelesaikan target seperti itu. Jadi sebenarnya, nggak realistis kebijakan seperti itu," kata Ede Surya.

Selain itu, kata Ede Surya, kebijakan ini "tidak konsisten" jika dibandingkan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tentang syarat perjalanan dalam negeri.

Dalam aturan PPKM teranyar, syarat pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan moda transportasi udara, darat, laut, dan kereta api tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR dan antigen selama sudah mendapat vaksin kedua dan vaksin booster.

Hasil negatif tes PCR atau antigen diwajibkan bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang belum mendapat vaksinasi atau baru mendapatkan vaksinasi pertama, atau orang dengan komorbid.

"Sebenarnya simple pertanyaannya, yang mudik itu dan yang melakukan perjalanan dalam negeri itu beda atau sama? Kalau sama, kenapa mesti beda perlakuannya," kata Ede Surya kepada BBC News Indonesia, Kamis (24/03).

Namun hal ini dibantah oleh Siti Nadia Tarmizi yang mengatakan kewajiban tes antigen bagi pemudik yang baru mendapat dosis kedua karena "situasinya berbeda", di mana terjadi " mobilitasnya besar-besaran, pada waktu yang bersamaan".

"Special case pada saat mudik, dan itu tidak diterapkan pada semua kondisi," katanya.

Fokus pengendalian

Di sisi lain, pakar epidemiologi Masdalina Pane memperingatkan agar pemerintah fokus pada urusan pengendalian kasus di tengah pelonggaran mudik Lebaran tahun ini.

Sejauh ini angka positivity rate atau jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 dari hasil tes masih berada di atas 5% atau masih melewati ketentuan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Berdasarkan data pemerintah, angka positivity rate nasional dalam satu pekan terakhir mencapai 7,09%.

"Kalau positivity rate kita di bawah 5%, tidak ada alasannya untuk kita tidak mudik," kata Masdalina.

Selain itu, Masdalina juga menyoroti angka kematian akibat Covid-19 yang dalam satu pekan terakhir masih berada di atas 2%. "Bagi kami, sinyal kematian itu adalah sinyal yang tidak bisa menipu. Kalau jumlah kasus itu bisa berbohong," katanya.

Ia mendorong pemerintah memperkuat testing, tracing dan treatment, serta penegakan protokol kesehatan yang mulai diabaikan oleh masyarakat.

"Kemudian vaksinasi boleh juga diberikan… Tapi penuhi dulu yang dua dosis, baru bicara booster ketiga, booster keempat," katanya.

Masdalina Pane menilai pemerintah sejauh ini masih "Asal-asalan saja bikin kebijakannya. Sama kayak PPKM, kan kelihatannya serius, kan dilaksanakan atau nggak, kan nggak juga."

Sementara itu, dalam rangka mudik Lebaran yang dilonggarkan, Ketua Umum IAKMI, Ede Surya Darmawan mendorong agar pemerintah memberi perhatian khusus pada orang dengan komorbid dan usia tua. Kelompok rentan ini menyumbang hampir setengah dari total kematian karena Covid.

"Karena kita khawatir pada kelompok inilah kegawatdaruratan itu terus berlanjut," katanya.

Artikel ini merupakan hasil liputan BBC Indonesia yang ditayangkan juga di Kompas.TV