Lanjutkan Normalisasi Ciliwung, Heru Akan Temui Kepala BPN Hadi Tjahjanto Bahas Pembebasan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memulai kerjanya dengan fokus menangani banjir Jakarta. Lantaran saat ini sudah masuk musim hujan dan sebagian wilayah Ibu Kota sudah direndam banjir.

Salah satu gebrakan Heru adalah dengan menyatakan normalisasi Kali Ciliwung akan dilanjutkan. Program itu sempat terhenti di era Anies Baswedan karena masalah lahan.

"(Pembahasan) ada kaitannya dengan normalisasi sodetan Kali Ciliwung, Ciawi, Cimahi, dan seterusnya, dan memang master plan penanggulangan banjir yang nanti kami sinergikan," kata Heru di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/10/2022).

Untuk memecah masalah pembebasan lahan, Heru juga akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait normalisasi dan sodetan.

Baca Juga: Pakai Baju Tahan Api, Heru Budi Kunjungi Masjid Jakarta Islamic Center: yang Terbakar Kubahnya Saja

"Yang sodetan ya. Ya nanti kami selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai. Dalam jangka waktu dekat, saya akan ke Pak Menteri ATR/BPN," ujar Heru.

Di hari yang sama, Heru juga mengunjungi lokasi pompa air Waduk Pluit, Jakarta Utara. Heru meninjau kondisi pompa air yang berperan penting dalam mencegah banjir Jakarta.

"Yang pertama, memastikan pompa (air), tadi ada bantuan pompa baru dari Jepang (untuk) menambah debit untuk membuang air ke laut," ucapnya kepada wartawan

Peninjauan tersebut juga bertujuan untuk meninjau pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Baca Juga: Petugas PPSU Dijadikan Sopir dan ART Lurah, Pj Gubernur Heru Akan Blusukan ke Kelurahan

Menurut dia, Kementerian PUPR yang juga bertanggung jawab atas pembangunan NCICD masih belum memberikan target kapan proyek itu harus dirampungkan.

Ia juga menyebut  pembangunan NCICD juga merupakan tanggung jawab dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan.

"(Pembangunan) NCICD terus jalan, kewenangan (pembangunan) dari PUPR kan 11 kilometer, yang (pemerintah) provinsi 22 kilometer. Semua sedang berjalan, jadi fokusnya kan di daerah Pluit tadi," ungkapnya.