JAKARTA, KOMPAS.TV - Pelaksanaan pilkada serentak 2024 akan dievaluasi pemerintah. Hal ini merespons ratusan gugatan pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemerintah menghormati keputusan MK jika nantinya ditemukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024.
“Tentu itu menjadi concern dari pemerintah dan kita akan mendengar,” ucap Yusril dalam keterangannya terkait evaluasi pilkada serentak 2024, Kamis (2/1/2025).
Diketahui ada 545 daerah yang melakukan pemilihan sementara dalam pelaksanaannya ada 314 gugatan yang masuk ke MK.
Baca Juga: Kata Immanuel Ebenezer soal Jokowi Masuk Daftar Tokoh Dunia Paling Korup 2024 versi OCCRP
Video Editor: Agung
#prabowo #pilkada2024 #mk
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.