Ramai Akademisi Kritik Demokrasi Jokowi, Rektor UII: Abaikan Etika Berbangsa dan Bernegara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah guru besar dari Universitas se-Jabodetabek membacakan "Seruan Salemba 2024" sebagai bentuk protes terhadap Pemerintahan Jokowi.

Agenda yang dihadiri oleh akademisi, tokoh masyarakat hingga mahasiswa serentak menyuarakan keresahannya terhadap kondisi demokrasi saat ini.

Para akademisi pun mendesak DPR menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan lembaga eksekutif.

Seruan Salemba juga meminta pemerintahan mendatang akuntabel, bersih dan transparan.

Di Sleman, Yogyakarta para akademisi dan pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi menggulirkan gerakan kampus menggugat di Gedung Balairung Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Gerakan kampus menggugat disuarakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik.

Dalam orasinya, Wakil Rektor UGM Ari Sudjito menyebut penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tak akan dibiarkan masyarakat sipil dan kalangan kampus.

Kritik para akademisi di berbagai daerah menuntut pemerintahan saat ini dan mendatang mematuhi hukum dan kemandirian peradilan.

Mereka juga menyerukan reformasi hukum yang transparan dan akuntabel, khususnya atas peratutan terkait politik dan pemilu maupun peraturan dan perundangan lain yang berdampak pada hajat hidup orang banyak.

Apa saja yang jadi tuntutan kritik akademisi terhadap demokrasi era pemerintahan Presiden Jokowi? dan apa yang diharapkan para akademisi untuk segera dilakukan pemerintah dalam menjawab kritik itu?.

Mari kita bahas bersama Rektor Universitas Islam Indonesia, Profesor Fathul Wahid yang juga ikut menyuarakan kritiknya di Yogyakarta.

Baca Juga: Isu Jokowi Pimpin Koalisi, Gibran: Belum Ada Pembicaraan seperti Itu