DPR Minta Gorden Rp45 Miliar di Kala Rakyat Berebut Minyak Goreng? OPINI BUDIMAN

Niat DPR mengganti gorden anggota DPR, memicu protes publik. Anggarannya fantastis Rp48 miliar untuk 505 rumah anggota DPR.

Satu rumah anggota DPR dianggarkan Rp90 juta. Entah gorden seperti yang akan dipasang di rumah anggota DPR.

Kalau anggota DPR meminta gorden, kisah rakyat mungkin lebih memilukan. Mungkin bukan hanya gorden, tapi mungkin rumah pun belum punya.

Baca Juga: Pengadaan Gorden dan Aspal Miliaran DPR di Tengah Kesulitan Ekonomi Masyarakat Akibat Pandemi

Rakyat berburu minya goreng murah, antre solar, dan menjerit karena harga pokok yang menanjak naik.

Bagaimana menjelaskan protes publik, atas politik gorden DPR? Politik gorden yang ditolak publik, sebenarnya bukan pertama kalinya terjadi. Setiap wacana untuk memperbaiki atau membangun gedung baru DPR, selalu mendapatkan penolakan publik.

Kenapa DPR yang seharusnya dekat dengan rakyat, dan mewakili kepentungan rakyat, setiap langkahnya selalu mendapat resistensi dari rakyat?

Saatnya, DPR sebagai lembaga dan anggota DPR, melakukan introspek diri. Ada apa dengan lembaga perwakilan rakyat itu?

Citra DPR sama kurang baiknya dengan citra partai politik. Di mata publik, DPR tidak ubahnya hanya tukang stempel kebijakan pemerintah dalam menggolkan berbagai undang-undang.

Baca Juga: Anggaran Gorden Per Rumah Capai Rp90 Juta, Apakah Itu Masuk Akal?

Anggota DPR juga telah menikmati banyak kenikmatan dan privilege. Selain penghasilan yang diterima sudah sangat besar, uang yang diterima anggota DPR, sudah sangat cukup untuk membeli gorden sederhana produksi dalam negeri. Tidak perlu gorden mewah yang menghabiskan dana sampai Rp90 juta per rumah.

Sikap itu adalah sikap kurang sensitifnya DPR terhadap nasib rakyatnya yang sedang diterpa kesulitan.

Saatnya DPR mempunya compassion terhadap nasib raykyat yang masih kesulitan minyak goreng. Yang kehilangan pekerjaan.

Video Editor: Farhan