Khawatir Revisi UU TNI, Al Araf: Tugas Militer untuk Pertahanan Negara Bukan ke Sipil | SATU MEJA

JAKARTA, KOMPAS.TV – Usulan resmi Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mencabut aturan yang melarang tentara berbisnis menuai polemik.

Revisi UU TNI ini menjadi polemik di masyarakat, Al Araf mengatakan, kalau nantinya ada kehendak militer akan menduduki jabatan sipil itulah yang disebut dwifungsi.

“Menduduki jabatan sipil bukan hanya melemahkan profesionalisme militer, dan itu juga berdampak pada birokrasi sipil,”ungkap Al Araf.

Baca Juga: Pilkada Jakarta Berpontesi Dua Putaran, Ketua KPU DKI: Kami Siap!

Produser: Leiza Sixmansyah

Thumbnail: Bara Bima

#tni #militer #sipil