JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) apapun untuk salat ied di fasilitas publik.
Hal ini buntut adanya kabar terkait penolakan permohonan izin yang diajukan pihak Muhammadiyah ke Pemerintah Kota Pekalongan dan Sukabumi untuk salat ied di lapangan. Kabarnya, permohonan tersebut kini sudah dikabulkan.
"Pemerintah menghimbau, fasilitas publik seperti lapangan yang dikelola Pemda agar dibuka dan diizinkan untuk tempat salat idul fitri jika ada ormas atau kelompok masyarakat yang ingin menggunakannya. Pemda diminta untuk mangakomodasi," kata Mahfud MD di akun Instagram resminya, Selasa (18/4/2023).
Baca Juga: Hari Raya Idulfitri 2023 Jatuh pada Tanggal Berapa? Ini Jadwal Sidang Isbat Lebaran 1444 H Kemenag
Mahfud MD menambahkan, masyarakat tetap harus menjaga kerukunan meski lebaran 2023 diprediksi dilaksanakan di tanggal yang berbeda.
"Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya," ujarnya.
Diketahui, PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri 2023 akan jatuh pada Jumat, 21 April 2023.
Adapun, Kementerian Agama (Kemenag) mengemukakan adanya potensi perbedaan penentuan Hari Raya Idulfitri 2023 dalam sidang isbat yang akan dilakukan Kamis (20/4).
Hari Raya Idulfitri 2023 menurut pemerintah diprediksi jatuh pada Sabtu, 22 April 2023.
Menurut Mahfud MD, perbedaan waktu hari raya tersebut sama-sama berdasar Hadis Nabi, yang berbunyi "Berpuasalah kamu jika melihat hilal (bulan) dan berhari rayalah jika melihat hilal" (Shuumuu biru'yatihi wa afthiruu birukyatihi). Maksudnya setelah melihat hilal tanggal 1 bulan Hijriyah. Melihat hilal bisa dengan rukyat, bisa dengan hisab," tutur Mahfud.
Ia menjelaskan, rukyat adalah melihat dengan mat atau teropong seperti praktik zaman Nabi, sementara hisab adalah melihat dengan hitungan ilmu astronomi.
"Rukyat tentu didahului dengan hisab juga untuk kemudian dicek secara fisik. NU dan Muhammadiyah sama-sama berhari raya pada tanggal 1 Syawal. Bedanya hanya dalam melihat derajat ketinggian hilal," ucapnya.
Meski berpotensi berbeda, Mahfud menegaskan NU dan Muhammadiyah sama-sama berhari raya tanggal 1 Syawal, hanya beda pilihan ukuran ufuk.
"Sama juga, misalnya, ummat Islam sama-sama melaksanakan salat dzuhur saat matahari lengser ke arah barat sekitar jam 12.00. Tetapi yang satu salat jam 12.00, yang satu salat jam 13.00. Sama benarnya, tak perlu ribut," tuturnya.
Baca Juga: Sidang Isbat Penetapan Hari Raya Idulfitri 1444 H Digelar 20 April 2023
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengonfirmasi bahwa Pemkot Pekalongan dan Sukabumi sudah mengizinkan lapangan Mataram dan Merdeka sebagai tempat pelaksanaan Shalat Idulfitri, 21 April 2023.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Pekalongan dan Wali Kota Sukabumi.
“Kami mengapresiasi dukungan jajaran pemerintah pusat, Kementerian Agama, Kepolisian Republik Indonesia, Pimpinan Partai Politik, anggota DPR/DPRD, tokoh masyarakat dan semua pihak yang mendukung ditegakkannya konstitusi, serta menciptakan suasana saling menghormati dan suasana yang kondusif untuk persatuan umat dan bangsa,” tutur Mu’ti, dikutip dari laman Muhammadiyah.
Mu’ti menegaskan bahwa Shalat Idul Fitri di lapangan tidak hanya untuk warga Muhammadiyah tetapi untuk seluruh umat Islam.
“Kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, agar dapat melaksanakan Ibadah Idul Fitri dengan khidmat, menjaga kebersihan, dan tenggang rasa, karena masih ada sebagian umat Islam yang kemungkinan masih menjalankan ibadah puasa Ramadan,” tutur Mu’ti.
Baca Juga: Jangan Lupa, Gerhana Matahari HIbrida akan Terjadi pada 20 April 2023
Demi menghormati umat Islam yang masih berpuasa dan menjaga persatuan, lanjut Mu’ti, warga Muhammadiyah hendaknya tidak melakukan open house pada hari Jumat 21 April. Open House dan silaturrahim dilaksanakan mulai 22 April setelah umat Islam melaksanakan Shalat Idul Fitri.
“Semoga semua pihak mengambil hikmah dari peristiwa di Kota Pekalongan dan Kota Sukabumi untuk persatuan umat serta kepentingan bangsa dan negara,” tutur Mu’ti.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.