Kejari Balikpapan Ingatkan Sanksi Sosial Tidak Memiliki Dasar Hukum

BALIKPAPAN, KOMPAS TV – Terkait adanya rencana  pemberian sanksi sosial dari pemerintah kota Balikpapan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan ketika beraktifitas di tempat umum, dinilai tidak tepat oleh kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan, Josia Koni.

Josia Koni menegaskan jika ingin memberikan sanksi sosial harus memiliki aturan maupun regulasi yang tidak bertentangan dengan hukum.

Pasalnya sejauh ini tidak ada dasar hukum untuk menjatuhi sanksi sosial berupa bersih bersih atau push up, kepada pelanggar protokol kesehatan di fasilitas umum, sebagaimana yang telah dilakukan sejumlah daerah lain di Indonesia. Aturan hukum yang ada hanya sanksi berupa denda.

Kejari Balikpapan hingga saat ini masih menunggu Perwali kota Balikpapan, untuk mempelajari dasar hukumnya. Pernyataan ini disampaikan saat bakti sosial kejari balikpapan  membantu panti asuhan yang terdampak korona, pada rabu siang.

#sanksisosial#covid19#protokolkesehatan   

Jangan lewatkan informasi menarik di Kompas TV Balikpapan,  yuk subscribe channel youtube Kompas TV Balikpapan. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV Balikpapan:

instagram:  https://www.instagram.com/kompastv.balikpapan/?hl=id

facebook : https://www.facebook.com/kompastvbalikpapan

twiter :  https://twitter.com/TvBalikpapan?s=09