DPRD Jatim akan Interpelasi Gubernur Khofifah, Apa Penyebabnya?

JATIM, KOMPAS TV - Komisi C DPRD Jawa Timur (Jatim) akan menggunakan hak interpelasinya kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Hak interpelasi digulirkan karena sampai saat ini masih ada kekosongan untuk posisi Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim. 

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Y. Ristu Nugroho, mengatakan pihaknya menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan Khofifah terkait berlarut-larutnya kekosongan direktur utama dan direktur konsumer ritel pada Bank Jatim.

Baca Juga: Forum Rektor dan Tokoh Budaya Dinilai Bisa Jembatani Komunikasi Risma dan Khofifah

"Penggunaan interpelasi sudah melalui keputusan bersama seluruh anggota Komisi C DPRD Jatim yang sebelumnya telah melakukan pembahasan intens," kata Ristu Nugroho di Jatim pada Selasa (8/7).

Menurut Ristu, Komisi C DPRD Jatim merasa perlu memintai keterangan Khofifah setelah surat rekomendasi yang dikirim pihaknya pada 20 April 2020 lalu tidak dijawab. 

Padahal isi surat rekomendasi tersebut, kata dia, menyangkut keberadaan panitia seleksi perekrutan calon direksi Bank Jatim yang tidak sesuai dengan pasal 38 huruf c Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang BUMD, dan Permendagri No 37 tahun 2018.

"Ketentuan tentang peryaratan usia calon direksi Bank Jatim yakni sekurang-kurangnya 35 tahun dan maksimal 55 tahun," ujarnya.

Baca Juga: 3 Wanita Menari di Jembatan Suramadu Ditangkap, Khofifah: Kalau Ingin Terkenal Jangan Begini Caranya

Saat ini, Ristu menambahkan, Komisi C sedang menyiapkan sejumlah syarat yang dibutuhkan untuk bisa menginterpelasi Khofifah. 

Menurutnya, hak interpelasi sudah bisa dilakukan DPRD Jatim karena sejauh ini sudah ada lebih dari dua fraksi di DPRD Jatim yang setuju dengan langkah tersebut.

“Sedangkan anggota DPRD Jatim yang setuju sudah mencapai lebih dari 15 orang,” kata dia.

Senada dengan Ristu. Makmulah Harun, yang juga Wakil Ketua Komisi C, menambahkan hak interpelasi ini merupakan keputusan bersama. 

Ini dilakukan setelah upaya mendapat kejelasan dari Gubernur Jatim mengenai permasalahan di Bank Jatim tidak kunjung selesai dan terjawab. 

Baca Juga: Wacana Pemindahan Pasien Corona ke Pulau Galang, Ini Kata Gubernur Khofifah!

"Padahal, segala upaya sudah kita lakukan untuk mendapatkan kejelasan terkait persoalan bank Jatim,” kata Makmulah.

“Konsultasi juga sudah dilakukan masukan dari beberapa pihak terkait juga sudah. Tapi, kenapa Gubernur tidak menjawab surat rekomendasi resmi pimpinan DPRD Jatim." 

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim, A Basuki Babussalam, menolak wacana penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Jatim Khofifah. 

Basuki menjelaskan, penolakan ini cukup beralasan karena dirinya menilai hak interpelasi di saat pandemi bukanlah sebuah solusi.

"Kami mohon maaf, tidak sepakat soal wacana interpelasi tersebut," ujar Basuki.

Baca Juga: Penelitian Unair Rujukan Khofifah Dinilai Tidak Benar, Risma: Itu Pelanggaran Besar

Basuki menuturkan, sangat tidak elok membuat kegaduhan di tengah pandemi karena saat ini masyarakat dihadapkan pada suasana kondisi darurat bencana. 

Basuki meyakini Khofifah sudah mempunyai solusi terkait kekosongan posisi Dirut BPD Jatim. Hanya, kata dia, belum dapat diimplementasikan karena kondisi pandemi Covid-19, sehingga butuh waktu.

Khofifah disebut Basuki memiliki skala prioritas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Terlebih, saat ini Jawa Timur dihadapkan pada kasus Covid-19 yang terus meningkat.

Karena itu, tak heran jika Khofifah lebih mengutamakan persoalan Covid-19 yang berhubungan dengan nyawa seseorang dibandingkan posisi Dirut Bank Jatim. 

Baca Juga: Jokowi Beri Tenggat Waktu 2 Minggu ke Khofifah Untuk Turunkan Angka Covid-19

"Urusan nyawa jadi yang terenting. Filosofinya, keselamatan nyawa adalah hukum yang tertinggi. Maka (pandemi) inilah yang harus diselesaikan hari ini," kata Basuki.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, PAN optimistis BPD Jatim masih bisa tumbuh dengan jajaran Direksi yang ada saat ini.

"Kami kira Bank Jatim memiliki sistem yang sudah jalan dan mapan," ucap Basuki.

Basuki pun menilai jika interpelasi dipaksakan bukan menjadi solusi. Sebaliknya, justru akan timbul masalah baru yakni kegaduhan politik di tengah pandemi Covid-19.

"Sekarang situasinya tidak pas. Jangan lah menimbulkan kegaduhan yang justru membuang energi yang semestinya bisa kita gunakan untuk menyelamatkan nyawa rakyat," kata Basuki.

Baca Juga: Khofifah: Kita Masih Pakai Masker 2-3 Tahun Lagi Menurut Pak JK