Kawasan PT. IMIP Banjir, Kerusakan Lingkungan Sulteng Tak Terkendali, Safri: Gubernur Harus Tegas!

PALU, KOMPAS.TV - Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menilai bencana banjir  yang terjadi dikawasan PT. IMIP Bahodopi  Kabupaten Morowali,  merupakan buntut dari tata kelola pertambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

"Peristiwa ini adalah bukti nyata buruknya tata kelola pertambangan yang hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam. Mereka tidak lagi memperhatikan aspek keselamatan manusia dan lingkungan sekitar," ujarnya saat dihubungi awak media, Senin (17/03/2025).   

Safri pun minta gubernur untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Selain itu Safri juga mendorong pihak berwenang untuk melakukan audit lingkungan. Politisi PKB ini meyakini kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan di Morowali & Morut menimbulkan banyak kerugian sosial dan ekologis. 

"Kami mendorong dilakukannya audit lingkungan sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009. Kami meyakini bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Morowali & Morut menimbulkan banyak kerugian sosial dan ekologis. Ini yang menjadi konsen kita ke depan," imbuhnya.

Safri menyebut banjir yang terjadi dimorowali dan Morut selain karena curah hujan juga disebabkan karena banyak perusahaan tambang yang saat ini beroperasi tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan pemerintah.

Safri juga menyinggung soal proyek BTIIG di Morowali yang menghadirkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Status PSN kata Safri, dijadikan dalih menghadirkan investasi tanpa pengawasan yang ketat yang akhirnya memicu persoalan besar di lapangan. Ia pun dengan tegas meminta Gubernur Sulteng untuk menghentikan aktivitas perusahaan-perusahaan yang merugikan masyarakat.

Belum lagi kehadiran BTTIG di Morowali yang berlabel PSN hanya menghadirkan konflik dengan masyarakat. Ini yang harus disikapi serius oleh Pak Gubernur dan jajarannya. Jika merugikan lebih baik dihentikan aktivitasnya," tegasnya.

Politisi PKB ini pun mendorong Gubernur Sulteng untuk melakukan penertiban dan melayangkan sanksi terhadap perusahaan tambang yang melanggar aturan. Selain itu, Safri juga meminta Anwar Hafid untuk meninjau dan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang serta penerapan AMDAL secara tegas.

"Kami mendorong Pak gubernur untuk segera melakukan penertiban dan melayangkan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak mengelola lingkungan sesuai kaidah pertambangan. Kita juga meminta beliau meninjau dan mengawasi secara ketat aktivitas tambang serta penerapan AMDAL secara tegas," imbuhnya.

Mantan aktivis PMII ini meyakini komitmen kuat dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan di Sulawesi Tengah. Safri berharap aktivitas tambang harus sejalan dengan upaya perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat.   

"Kami yakin Pak Gubernur dan Ibu Wagub punya komitmen kuat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan di Sulteng dengan tetap mengedepankan aktivitas pertambangan yang dilakukan dengan tata kelola yang baik dan benar serta sejalan dengan upaya perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat," pungkasnya.