Polres Rohul dan KPU Gelar Deklarasi Pilkada Damai dan Kampanye Tertib Berlalulintas

PEKANBARU- Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu (Rohul) di Riau menggelar deklarasi Pilkada Damai sekaligus kampanye tertib berlalulintas, di Pasir Pengaraian, Rabu (25/9/2024).

Dalam Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024, Polres Rohul bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rohul menggelar deklarasi Pilkada Damai dan kampanye yang berkeselamatan dalam pilkada Rohul.

Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 10.00 WIB. Dihadiri oleh sejumlah pejabat.

Di antaranya, Wakapolres Rohul Kompol Rahmat Hidayat yang mewakili Kapolres AKBP Budi Setiyono, Kaban Kesbangpol Rohul Suharman Nasution, Ketua DPRD Rohul diwakili Forkot Lubin, Danramil 02/Rambah, Kodim 0313/KPR, Kapten Inf Alza Septendi, pihak Kejari, Pengadilan Rohul serta LAM Rohul.

Kemudian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rohul, Kelmi Amri-Asparaini Aidarus, Anton-Syafaruddin Poti, Erizal ST-Rusli, Murnis SP-Syamsurizal, Indra Gunawan-H Abdul Haris. 

Selanjutnya, Ketua KPU Rohul Cepi Abdul Husen beserta Komisionernya, Ketua Bawaslu Wiki Yuliandri, LO masing-masing paslon, pimpinan partai politik dan tim sukses dari masing-masing paslon.

Wakapolres Rohul, Kompol Rahmat Hidayat mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen baik TNI, pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat serta seluruh tokoh masyarakat yang telah ikut menyukseskan deklarasi ini.

"Terimakasih atas partisipasi dan dukungannya dalam menyukseskan kegiatan deklarasi ini, untuk mewujudkan Pilkada Rohul Tahun 2024 yang aman, tertib, damai, sejuk dan kondusif," ucap Rahmat kepada wartawan.

Dia menyampaikan, tahun 2024 menjadi tahun politik. Pada Februari yang lalu, telah dilaksanakan pemilihan Presiden, wakil Presiden dan pemilihan Legislatif.

"Sedangkan untuk Pilkada, akan kita laksanakan pada November 2024 mendatang. Momen ini bukan hanya ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga ujian kedewasaan demokrasi kita, yang harus kita jalani dengan semangat persatuan dan perdamaian," kata Rahmat.

Rahmat menerangkan, pada 22 dan 23 September kemarin, sudah dilaksanakan penetapan dan pengundian nomor urut paslon. Sehingga, jangan underestimate dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. 

Polri, tegas Rahmat, siap untuk melakukan pengawalan, pengamanan melekat kepada masing-masing pasangan calon.

Setiap pejabat Polri yang bertanggungjawab untuk selalu mengingatkan personel yang melekat agar acara arahan pimpinan (APP) betul-betul untuk professional, tidak memihak  kepada siapapun alias bersikap netral.

Rahmat menjelaskan, pelaksanaan Pilkada Rohul ini harus terselenggara sesuai prinsip-prinsip dan asas yang diketahui selama ini, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). 

"Sebagai aparat penegak hukum, Polri akan memastikan pelaksanaan Pilkada ini berlangsung aman, tertib, damai, sejuk dan kondusif," tutur dia.

Rahmat menyinggung soal strategi kepolisian mengandalkan atau mengedepankan strategi proaktif polisi.

Polri ingin tampil sebagai sosok pelindung, pelayanan dan pengayom masyarakat, guna mewujudkan Pilkada Rohul serentak yang damai, sejuk dan kondusif.

"Kami tidak ingin masyarakat Rohul berurusan dengan kami. Apabila ditemukan ada yang melakukan pelanggaran pilkada dan cukup bukti, kita lakukan penegakan hukum. Karena hukum akan ditegakan demi keadilan dan suksesnya pilkada yang aman, damai dan sejuk," kata Rahmat.

Kompol Rahmat menyampaikan beberapa faktor terwujudnya Pilkada damai. Hal yang mendasar, seperti penyelenggaraan Pilkada harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. 

Jika penyelenggaraan pemilu sudah sesuai regulasi, maka akan menghasilkan proses berkualitas, sehingga terbangun legitimasi kepemimpinan yang kuat, penyelenggara pilkada harus memiliki integritas dan profesionalitas agar terbangunnya public trust. 

Integritas berarti harus jujur dan adil bagi semua peserta dan pemilih. Sedangkan profesionalitas berarti memastikan pelaksanaan pilkada berdasarkan peraturan dan perundangan.

"Warga yang memiliki hak pilih menjadi pemilih berdaulat, menjadi pemilih cerdas, memilih dengan pertimbangan rasional, bukan emosional. Apalagi politik transaksional. Peserta pilkada yang taat pada aturan yang telah ditentukan perundangan. Sejatinya pilkada harus dimaknai bukan sekedar untuk merebut atau meraih kekuasaan, namun momentum untuk menyampaikan visi-misi, ide, gagasan dan menyusun program terapan dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan," terang Rahmat.

Kemudian, tambah dia, media informasi yang netral dan edukatif. Keberadaan media harus dioptimalkan sebagai sarana informatif, edukatif, dan advokatif dengan menyebarkan informasi yang positif. 

Sehingga mendorong terbentuknya pemikiran sikap positif masyarakat serta menciptakan atmosfer politik yang kondusif. Selain itu, media diharapkan dapat berperan aktif dan menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan Bangsa," ucapnya. 

"Pilkada 2024 diperkirakan masih akan diwarnai oleh isu-isu klasik seperti money politik, isu SARA, hoaks, black campaign, character assassination dan trust terhadap penyelenggara yang rendah," kata Rahmat.

Dia menekankan, kepada anggota agar menjaga keamanan dengan baik dan maksimal. 

"Kami juga siap untuk dikoreksi. Aparat penegak hukum jajaran polres dan polsek, sempat kedapatan melakukan pelanggaran dalam hitungan detik, saya akan proses hukum. Bukan hanya kode etik profesi, tetapi pidana pun saya proses, pelanggar hukum lainnya mungkin masyarakat dan sebagainya," ucap.

Dia mengajak, kepada seluruh elemen untuk menjadikan Pilkada 2024 sebagai Pilkada Bhineka Tunggal Ika.

Meskipun berbeda-beda, tetap satu juga. Pilihan boleh berbeda, tetapi silaturahmi tetap harus terjaga, serta menerima perbedaan dan jaga persatuan.

Sementara itu, Rahmat juga menyampaikan terkait tertib berlalulintas.

Pertama, dalam mewujudkan Pilkada Damai yang berkeselamatan Tahun 2024 dengan selalu mematuhi dan mentaati
peraturan berlalulintas.

Kedua, berperilaku tertib dan tidak arogan saat berkonvoi menuju Lokasi kampanye serta selalu menjaga keselamatan pengguna jalan lain.

Ketiga, menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI), dan tidak berboncengan lebih dari satu orang.

Keempat, tidak menggunakan mobil angkutan barang atau kendaraan bak terbuka untuk membawa peserta kampanye.

Kelima, tidak akan melibatkan anak-anak di bawah umur dalam pelaksanaan kampanye dan konvoi di jalan.

Keenam, senantiasa mengimbau kepada masa pendukung dan simpatisan untuk berprilaku tertib berlalulintas di Jalan.

Ketua KPU Rohul, Cepi Abdul Husen menyampaikan, saat ini merupakan hari pertama dalam masa kampanye.

Diharapkan semua pihak bisa mewujudkan kampanye berjalan aman dan sejuk.

"Deklarasi ini dilaksanakan dalam mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian, dalam melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib dan damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA dan tanpa politik uang," terang Cepi.

Dalam melaksanakan kampanye pemilihan, tambah dia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Bupati Rohul diwakili Kaban Kesbangpol Rohul, Suharman Nasution  menyampaikan deklarasi ini agar berkomitmen dari semua unsur dalam menciptakan pelaksanaan kampanye yang bersih.

"Kampanye damai harus mengacu kepada peraturan yang ada, dalam pelaksanannya mengedepankan persatuan dan kesatuan," kata Suharman.

Usai deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan penandatangan Deklarasi Damai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rohul.