Usai Lebaran, Pelayanan Publik Kemenkum-HAM Jatim 'Tancap Gas'

SURABAYA, KOMPAS.TV - Kakanwil Kemenkum-HAM Jatim Heni Yuwono menegaskan pelayanan publik di jajarannya langsung "tancap gas" usai libur dan cuti bersama Idul Fitri 1444H. 

Hal itu disampaikan Heni saat memimpin Apel Pagi Pasca Libur Lebaran dan Halal Bihalal Idul Fitri 1445 H di Kanwil Kemenkum-HAM Jatim, Selasa,  (16/4). 

Heni mengatakan  libur lebaran yang cukup panjang, kerap membuat ASN terlena. 

"Hal tersebut perlu diwaspadai bersama, jangan sampai kita terkena post holiday blues karena dapat menimbulkan let down effect," tegas Heni.

Efek tersebut, lanjut Heni, menggambarkan situasi saat energi dalam tubuh seseorang tiba-tiba merosot, sehingga semangat kerja menurun, imun juga menurun. 

"Oleh karena itu, libur lebaran yang panjang ini harus dapat me-recharge energi ASN untuk membangun semangat baru dan kembali bekerja dengan semangat yang lebih kuat," jelasnya. 

Heni menegaskan pelayanan publik di jajarannya harus langsung tancap gas sejak hari pertama masuk kerja.

 ASN harus langsung melaksanakan tugas dan fungsi sesuai target kinerja dan rencana aksi yang ada.

"Tidak ada lagi alasan untuk bermalas-malasan, segala bentuk pelayanan publik harus langsung digerakkan," terangnya.

Bentuk pelayanan publik seperti pelayanan paspor, pembinaan dan kunjungan pemasyarakatan, serta layanan kekayaan intelektual hingga administrasi hukum umum sudah bisa dimanfaatkan masyarakat.

Selain itu, layanan-layanan yang tidak diliburkan saat Idul Fitri seperti pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi dan lapas tetap berjalan normal.

"Kami tegaskan sekali lagi, berikan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkat dan semakin baik," urainha.

Sementara itu, Kemenkum-HAM di pusat juga menggelar halal bihalal yang diikuti oleh pegawai unit pusat. Kegiatan yang juga digelar secara daring itu dipimpin Dirjen Kekayaan Intelektual, Min Usihen, yang mewakili Menkumham Yasonna H Laoly.

Min menyampaikan agar agenda - agenda strategis nasional yang menjadi prioritas bersama betul-betul dipastikan terselenggara dengan baik. Setidaknya ada lima poin penting yang harus diperhatikan jajaran Kemenkumham.

"Pertama, Segera laksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja 2024 yang telah disusun bersama," terangnya.

Kedua, Min meminta jajarannya untuk melakukan percepatan dalam merealisasikan anggaran secara transparan dan akuntabel. Anggaran harus digerakkan untuk mencapai sesuatu output yang bermanfaat, outcome yang terukur dan impact yang jelas kepada masyarakat. 

"APBN 2024 harus sukses, harus akuntabel dan mampu menjadi bukti bahwa Kemenkumham menjadi yang terbaik," jelasnya.

Selanjutnya, Min juga berpedan agar jajarannya bekerja fokus dan senantiasa on the track, untuk mencapai tujuan. Bersikap jujur, ikhlas dan berintegritas sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan moral kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Bangun budaya pelayanan prima agar kita mampu menyajikan hasil kinerja secara terukur kepada publik dan stakeholder sehingga publik memperoleh informasi secara cepat dan akurat," pesannya.

Terakhir, Min berharap ada terobosan dan inisiatif yang kreatif melalui pengelolaan sumber daya yang ada. Serta mampu berpikir out of the box.

"Agar menghasilkan solusi yang bermanfaat dan bermartabat serta menciptakan legacy bagi organisasi," tutupnya. (adv)