Imbas Unjuk Rasa APDESI di Depan Gedung DPR, Transjakarta Alihkan dan Setop Operasi 4 Rute

JAKARTA, KOMPAS.TV - Imbas unjuk rasa yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di depan Gedung DPR, Rabu (31/1/2024), Transjakarta melakukan penyesuaian terhadap empat rute bus. 

Empat rute tersebut antara lain, Stasiun Palmerah-Tosari (1B), Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan (1F), Tanjung Priok-Bundaran Senayan (10H), dan Kalideres-Gelora Bung Karno (3F).

"Penyesuaian dilakukan untuk tetap melayani mobilitas masyarakat selama aksi unjuk rasa berlangsung. Kami secara berkala menginformasikan penyesuaian layanan kepada pelanggan demi kenyamanan," kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT TransJakarta Wibowo, Rabu, seperti dikutip dari Antara. 

Ia menjelaskan, Rute Stasiun Palmerah-Tosari (1B) dan Stasiun Palmerah dan Bundaran Senayan (1F) berhenti operasi dan tidak melayani pelanggan untuk sementara.

Baca Juga: Transjakarta Ungkap 3 Alasan Ganti Nama Halte, Salah Satunya Integrasi

Lalu rute Tanjung Priok-Bundaran Senayan (10H) mengalami penyesuaian rute agar tetap bisa mengangkut pelanggan yang biasa menggunakan layanan tersebut.

Sedangkan rute Tanjung Priok-Bundaran Senayan (10H) akan dialihkan via tol sebelum Halte JCC arah Priok, kemudian keluar di Halte Slipi Kemanggisan.

"Dengan adanya pengalihan rute maka, untuk sementara Halte JCC dan Halte Slipi Petamburan arah Priok tidak bisa melayani pelanggan untuk sementara," ujarnya. 

Begitu juga dengan rute Kalideres-Gelora Bung Karno (3F) yang mengalami pengalihan layanan via tol.

Dengan penyesuaian itu, bus dari arah GBK menuju Kalideres, setelah melayani pelanggan di halte Gelora Bung Karno, akan masuk ke tol. 

Sehingga untuk sementara, halte JCC dan halte Slipi Petamburan tidak dapat melayani pelanggan, sementara arah sebalikya beroperasi normal.

Baca Juga: Minta Revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, APDESI Demo dan Tuntut 4 Poin Ini!

Wibowo mengatakan pihaknya akan terus menginformasikan perkembangan layanan Transjakarta terkini secara masif baik melalui kanal media sosial maupun media massa.

APDESI menggelar aksi bersama desa jilid III untuk menuntut revisi Undang-Undang (UU) Desa. Hal tersebut untuk menindaklanjuti aksi bersama desa jilid II yang mendesak pengesahan Revisi UU Desa pada 5 Desember 2023.

Polisi mengerahkan 2.304 personel gabungan untuk mengamankan aksi bersama desa jilid III hari ini.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan personel gabungan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan instansi terkait.

Personel keamanan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung ataupun menutup jalan tol yang berada di seberang.

"Lalu pemadam kebakaran juga sudah kami siapkan untuk mengantisipasi bila nanti massa melakukan aksi bakar ban," ujar Susatyo.

Terkait penutupan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR, kata Susatyo, bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan dengan melihat perkembangan dinamika di lapangan.

Baca Juga: Mau Jadi Kepala Desa? Cukup Lulus SMP Usia Minimal 25 Tahun Menurut RUU Desa yang Diusulkan DPR

"Bila nanti di depan DPR massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan penyekatan di Pulau Dua," ucapnya. 

Lebih lanjut, Susatyo meminta seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, dan mengutamakan negosiasi serta pelayanan secara humanis.  

Ia mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan peserta aksi untuk melakukan aksi dengan santun, tidak anarkistis, menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi dapat berjalan aman dan tertib.