Soal Sekolah Swasta Tahan Ijazah Siswa, Ini Kata Anggota DPRD DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth angkat bicara ihwal fenomena adanya sekolah swasta yang menahan ijazah siswa karena belum melunasi iurannya. 

Menurut dia, ini harus menjadi pembelajaran serius bagi Pemprov DKI Jakarta agar tak terulang kembali. 

Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus bisa memprioritaskan masyarakat tidak mampu dalam penerimaan siswa-siswi di sekolah negeri yang ada di Jakarta.

Baca Juga: Lagi! Sekolah Diduga Tahan Ijazah Siswa karena Miliki Tunggakan

"Sekolah negeri sebaiknya lebih diperuntukkan untuk siswa tidak mampu penerima KJP ( Kartu Jakarta Pintar ), Pemprov DKI harus bisa memprioritaskan siswa tak mampu untuk bisa bersekolah di sekolah negeri," kata pria yang karib disapa Kent itu dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

"Langkah ini sebagai upaya dalam menyiasati dilema problematika penahanan ijazah siswa di sekolah swasta yang kerap terjadi setiap tahunnya," sambungnya.

Politikus PDI Perjuangan atau PDIP itu mengkritisi proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta, yakni siswa tidak mampu malah dibiarkan untuk bersekolah di swasta. 

"Seharusnya bagi keluarga tidak mampu ini harus bisa diberikan prioritas dan ruang khusus untuk anaknya bisa bersekolah di sekolah negeri. Inilah problematika sistem PPDB yang saya lihat banyak sekali kelemahannya," kata Kent.  

Menurut dia, seharusnya bagi siswa kategori tidak mampu ini harus masuk ke sekolah negeri, sehingga terlihat kalau Pemprov DKI ada andil bagi keluarga tidak mampu untuk menempuh pendidikan.