Soal Sekolah Swasta Tahan Ijazah Siswa, Ini Kata Anggota DPRD DKI Jakarta

"Tentunya permasalahan ini terjadi akibat dari ketidakluwesan program sistem PPDB itu sendiri, sehingga memaksa orang tua siswa tidak mampu ini mau tidak mau demi masa depan putra atau putrinya untuk bisa melanjutkan pendidikan terpaksa didaftarkan masuk sekolah swasta dan dampaknya ke depannya pasti akan muncul permasalahan seperti ini (penahanan ijazah siswa) miris sekali," ujarnya.

Kent mengakui bila setiap orangtua mana pun pasti ingin anaknya mempunyai masa depan yang baik.

Walaupun harus berkorban untuk menyekolahkan di sekolah swasta hingga memakan banyak biaya yang nilainya cukup besar. 

"Namanya orangtua, mau orang enggak mampu pun pasti mau anaknya mempunyai masa depan yang baik, dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu dan bersekolah di sekolah swasta, dengan berjalannya waktu pasti akan ada muncul kendala di tengah jalan, seperti tunggakan biaya uang sekolah bulanan yang harus dibayar yang mencapai ratusan ribu rupiah, belum lagi di luar biaya uang buku teks, perlengkapan sekolah, maupun biaya personal lainnya," katanya.

Pemprov DKI Jakarta, kata dia, harus memberikan perhatian khusus terkait hal ini serta bisa mempunyai terobosan yang baik dan proaktif dalam menyelesaikan masalah yang sering terjadi setiap tahunnya, guna mencegah penahanan ijazah yang berulang, yang dilakukan pihak sekolah swasta.

"Pada prinsipnya untuk mencegah penahanan ijazah, Pemprov DKI harus berpikir out of the box dengan cara mendata semua warga yang tak mampu untuk bisa mendorong masuk ke sekolah negeri," katanya. 

"Jangan sampai ada siswa yang sekolah di negeri tapi malah membawa mobil mewah atau diantar oleh sopirnya dengan menggunakan mobil mewah. Kalau ada kejadian seperti ini berarti Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus dievaluasi secara menyeluruh," katanya. 

Ia menyatakan dirinya bersedia membantu DInas Pendidikan DKI Jakarta untuk melakukan pendataan terhadap siswa-siswi tak mampu. 

"Kalau memang kesulitan dalam melakukan pendataan warga tak mampu, saya dan anggota dewan yang lain bisa membantu karena kita paham sekali dan sering turun ke bawah untuk berkomunikasi dengan masyarakat serta mempunyai data yang akurat," tuturnya.

Baca Juga: Nunggak Biaya Komite, SKL dan Ijazah Siswa Ditahan Sekolah

"Nantinya lewat proses pendataan warga yang tidak mampu tersebut akan bisa dibedakan mana orang tua yang tidak mampu, dan mana orang tua yang mampu. Program wajib belajar 12 tahun ini harus dijalankan secara serius dan fokus, karena memang ini adalah perintah undang undang," katanya.