Dirjen HAM Minta Penanganan Sengketa Lahan di Pulau Rempang Kedepankan Prinsip Kemanusiaan

Selain 7 warga yang telah ditetapkan tersangka, polisi kini masih memeriksa satu warga lain terkait bentrokan tersebut.

Terkait peristiwa unjuk rasa dan pengamanan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD meminta agar aparat penegak hukum menanganinya dengan baik dan penuh kemanusiaan.

"Secara hukum, minta kepada aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh dengan kemanusiaan, itu sudah ada standarnya," kata Mahfud, Sabtu (9/9/2023) dilansir dari cuplikan Kompas TV.

Baca Juga: Gempa Donggala M6,1 Sebabkan Warga Panik dan Ingin Mengungsi ke Tempat Aman

Sebagaimana telah diberitakan, pada Kamis (7/9/2023), terjadi bentrokan antara aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan warga setempat.

Warga menolak upaya BP Batam yang melakukan proses pengukuran dan pematokan lahan untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City.

Adapun keributan pecah saat petugas gabungan tiba di lokasi. Keributan itu dipicu karena warga masih belum setuju dengan adanya pengembangan kawasan tersebut yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu.

Akibatnya, petugas keamanan terpaksa menembakkan gas air mata karena situasi yang tidak kondusif.

Baca Juga: Bicara soal Sengketa Lahan di Pulau Rempang, Mahfud MD: Ada Kekeliruan Pemerintah Pusat dan Daerah