“Videotron itu seharusnya sebagai pemberi informasi ke masyarakat bahwa Cilegon katanya dijuluki sebagai kota smart city dan sebagai penghasilan pendapatan asli daerah juga,” ujar Arifin.
Menurutnya, anggaran Rp2 miliar lebih itu seharusnya dominan kepada pemanfaatan bagi masyarakat atau infrastruktur di kota Cilegon.
“Kita melihat masih banyak jalan-jalan yang rusak yang harusnya diperbaiki, keselamatan masyarakat adalah hal paling utama,” katanya.
Arifin menambahkan, pengadaan videotron dengan bujet fantastis hingga Rp2 miliar lebih itu terkesan lebih menghambur-hamburkan anggaran yang tidak mendesak.
“Anggaran itu juga seharusnya bisa membantu permasalahan pemulihan ekonomi, khususnya ekonomi masyarakat Cilegon yang benar-benar sangat membutuhkan dan juga fasilitas umum,” ujar Arifin.
Terkait pengadaan videotron outdoor seharga Rp2 miliar lebih yang dipersoalkan itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi'raj enggan menanggapinya.
Ia pun enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan awak media secara lebih detail karena bukan kapasitasnya.
“Secara teknis itu ada di Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Cilegon. Silahkan saja ke bagian Sekwan ya,” kata Isro kepada awak media di Cilegon.
Baca Juga: Wali Kota Cilegon Ungkap Strategi Wujudkan Tempat Sehat demi Target Raih Predikat Ini
Di lain kesempatan, Agus sebagai pengelola Pengadaan Barang dan Jasa DPRD Kota Cilegon menanggapi dan menyampaikan terkait videotron outdoor dan anggaran lain.
Menurut Agus, sejauh ini pihaknya merasa tidak ada masalah dengan pengadaan videotron outdoor itu karena proses pengadaannya secara e-katalog.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.