Tekan Polusi di Jakarta, Pemerintah Buka Opsi "4 in 1" untuk Mobil yang Lewat Jalanan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.TV - Untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, pemerintah mempertimbangkan penerapan sistem “4 in 1” untuk mobil. Jika sistem "4 in 1" diterapkan, nantinya kendaraan yang melintas di jalur tertentu, minimal harus berisi empat orang. 

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai polusi udara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

“Dipertimbangkan untuk membuat '3 in 1' itu jadi '4 in 1'. Jadi katakanlah yang dari Bekasi, Tangerang, dan Depok, mereka bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun,” kata Budi kepada wartawan.

Baca Juga: Jokowi Tekankan Dua Catatan Hasil Ratas Soal Polusi Udara di Jabodetabek, Ini Isinya

Menurut Budi, kebijakan itu menjadi salah satu opsi lantaran mobil-mobil yang melintasi jalanan Jakarta hanya diisi 1 atau 2 orang. Sehingga mobil-mobil berdesakan di jalanan Ibu Kota dan meningkatkan polusi udara. 

Pemerintah juga akan memperkuat penegakan hukum mengenai syarat emisi bagi kendaraan yang ingin melintasi Jabodetabek.

Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Polri untuk memperketat penerapan uji emisi bagi kendaraan.

“Jika kendaraan tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak melakukan perjalanan di Jabodetabek,” ujar Budi. 

Seperti diketahui, kendaraan yang tidak lolos uji emisi berarti mengeluarkan zat buang yang lebih tercemar ke udara. 

Baca Juga: Polusi Udara Jadi Ancaman bagi Anak-Anak, Simak 5 Tips Mencegah Dampak Kualitas Udara yang Buruk

Budi mengungkapkan, dalam rapat itu, Presiden Jokowi juga meminta PLN untuk menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), guna meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik.

“Saya sampaikan penggunaan EV (electric vehicle) ini perlu intensif dilakukan, tidak saja instansi pemerintah tapi swasta di Jabodetabek mulai menggunakan EV dari motor, dari mobil, dan bersamaan dengan yang lain,” ujarnya. 

Budi menuturkan perlunya menekan disparitas harga kendaraan listrik dengan melakukan standardisasi baterai agar peminat kendaraan listrik semakin banyak.

Sehingga masyarakat akan banyak yang membeli mobil listrik karena harganya sudah makin terjangkau. 

Baca Juga: Jakarta Dikepung Polusi Hingga Buat Kesehatan Terancam, Begini Kata WALHI dan Dokter Paru

100.000 Warga Jakarta Terkena ISPA setiap Bulan

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengungkapkan, dari 11 juta penduduk DKI Jakarta, sekitar 100.000 orang terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) setiap bulannya. 

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama mengatakan, hal itu terjadi akibat peralihan cuaca.

Seperti diketahui, saat ini sedang masuk musim kemarau dari sebelumnya musim hujan. 

"Warga yang terkena batuk, pilek, bahkan pneumonia setiap bulan rata-rata 100.000 kasus dari 11 juta penduduk," kata Ngabila, Jumat (11/8/2023).

Baca Juga: KLHK Terus Dorong Uji Emisi Kendaraan Guna Tekan Polusi Udara, Ini Alasannya!

Ia menjelaskan, polusi udara bisa menyebabkan berbagai penyakit. Selain ISPA, polusi udara bisa mengakibatkan penyakit kronis ataupun penyakit tidak menular seperti radang paru, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), asma, dan penyakit sirkulasi darah seperti hipertensi dan jantung.

Ia menyarankan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tak ada keperluan mendesak. 

"Seandainya kita mau keluar dari ruangan tertutup menuju ruangan terbuka sebaiknya menggunakan masker. Dan selama musim pancaroba ini jaga imunitas kita tetap baik dengan makan yang cukup dan bergizi, juga berolahraga," tuturnya. 

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat, sepanjang Januari-Juni 2023 ada 638.291 kasus ISPA. 

Baca Juga: Iriana Jokowi hingga Wishnutama Kusubandio Dapat Bintang Kehormatan dari Presiden Joko Widodo

Rinciannya, Januari sebanyak 102.609, Februari 104.638, Maret 119.734, April 109.705, Mei 99.130, dan Juni 102.475 kasus.

Menurut Ngabila, pola kasus ISPA akan sama dari tahun ke tahun yakni mulai meningkat pada September, kemudian puncaknya di Oktober sampai November dan mulai kembali turun sesudah Maret.

"Tidak ada kenaikan kasus ISPA yang bermakna sejak bulan April sampai Juli 2023," ucapnya. 

Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta Dwi Oktavia menyatakan ada kenaikan kasus ISPA pada 2023 dibandingkan 2022.

"Ini kondisi yang kita lihat kurang lebih seperti era sebelum Covid-19 di 2019-2018. Di 2020-2021, penyakit memang mungkin mayoritas mengalami Covid-19, untuk saluran napas akut, 2022 mulai sedikit meningkat, di 2023 meningkat, dan kembali polanya seperti pada era 2019-2018," terangnya.