Operasi Patuh Jaya 2023: Polisi Tilang 18.536 Pengendara, Terbanyak karena Lawan Arus

JAKARTA, KOMPAS.TV- Selama 14 hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2023, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan penilangan terhadap 18.536 pengendara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, mayoritas pelanggaran adalah melawan arus lalu lintas. 

Ia menyampaikan, Polda Metro Jaya juga memberikan sanksi teguran terhadap 35.509 pengendara selama operasi yang digelar pada 10-23 Juli 2023 tersebut.

"Jumlah pengendara yang ditilang karena melanggar ada 18.536," kata Trunoyudo dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (25/7/2023). 

Dari 18.536 penilangan tersebut, sebanyak 8.683 pelanggaran ditindak dengan sistem tilang elektronik atau ETLE Mobile dan statis.

Sementara 9.853 pelanggaran lainnya ditilang secara manual oleh petugas.

Baca Juga: Operasi Patuh Jaya: Masyarakat Dinilai Berhak Menolak jika Polisi yang Menilang Tak Punya Sertifikat

Kemudian dilihat dari jenis pelanggarannya, dari belasan ribu pengendara yang ditilang, mayoritas pelanggaran berupa kendaraan roda dua melawan arus, yakni sebanyak 5.473 pengendara.

Lalu untuk pelanggaran pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm SNI tercatat ada sebanyak 5.324 pelanggaran.

"Pengendara roda empat tidak menggunakan "safety belt" (sabuk pengaman) sebanyak 3.281 pelanggaran. Lalu pengendara roda empat melanggar marka atau bahu jalan ada 2.975 pelanggaran," ujarnya. 

Petugas juga turut menyita barang bukti berupa SIM, STNK, kendaraan bermotor hingga bukti elektronik.

Rinciannya, SIM yang disita sebanyak 5.374 buah, STNK sebanyak 4.455 buah, kendaraan bermotor sebanyak 24 unit dan ada 8.683 bukti elektronik.

Baca Juga: Heru Budi Nonaktifkan PNS yang Paksa PPSU Utang Puluhan Juta ke Pinjol

Jumlah pelanggar meningkat

Secara agregat, jumlah penindakan tilang dan teguran pada Operasi Patuh Jaya 2023 ada 54.045 pengendara. Jumlah ini meningkat sebanyak 21.774 dibanding tahun sebelumnya.

"Operasi Patuh Jaya 2022 itu total tilang dan peneguran sebanyak 32.271, di tahun 2023 meningkat 21.774 menjadi 54.045," jelasnya. 

Selama pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2023, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya juga mencatat ada sebanyak 221 kasus kecelakaan lalu lintas.

Dengan rincian, 21 korban meninggal dunia, 33 korban luka berat, 241 korban luka ringan dan kerugian material Rp315.450.000.

Baca Juga: Mulai 3 Agustus, Garuda Indonesia Buka Penerbangan Umrah Langsung Dari 5 Kota Ini

Adapun 14 pelanggaran yang disasar dalam Operasi Patuh Jaya 2023 adalah:

• Melawan arus

• Berkendara di bawah pengaruh alkohol

• Menggunakan ponsel saat mengemudi

• Tidak menggunakan helm SNI

• Mengemudikan kendaraan tidak menggunakan sabuk pengaman

• Melebihi batas kecepatan

• Berkendara di bawah umur dan tidak memiliki SIM

 Berboncengan sepeda motor lebih dari satu orang

• Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang tidak memenuhi pernyaratan laik jalan

•  Kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang standar

• Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang tidak dilengkapi STNK

• Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar marka/bahu jalan

• Kendaraan bermotor yang memasang rotator dan atau sirine yang bukan peruntukannya.

• Penertiban kendaraan roda empat yang memakai plat nomor RFS/RFP

Baca Juga: Uji Coba LRT Jabodebek Masyarakat Umum Diundur 29 Juli, Frekuensi Perjalanan Ditambah

Setiap pelanggar akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ).

Tindakan yang diambil terhadap pelanggar dapat berupa sanksi pidana berupa kurungan atau denda, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

• Melawan arus: Pelanggaran ini melanggar Pasal 287 UU LLAJ dan dikenai sanksi denda maksimal Rp500 ribu.

• Berkendara di bawah pengaruh alkohol: Pelanggaran ini melanggar Pasal 311 UU LLAJ dan dapat dikenai pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda paling banyak Rp3 juta.

• Menggunakan ponsel saat mengemudi: Pelanggaran ini melanggar Pasal 283 UU LLAJ dan dapat dikenai pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu.

• Tidak menggunakan helm SNI: Pelanggaran ini melanggar Pasal 291 UU LLAJ dan dikenai sanksi denda maksimal Rp250 ribu.

• Mengemudikan kendaraan tidak menggunakan sabuk pengaman: Pelanggaran ini melanggar Pasal 289 UU LLAJ dan dapat dikenai sanksi denda maksimal Rp250 ribu.

Baca Juga: Anggota Komisi VII DPR Sebut Ahok akan Jadi Dirut Pertamina, Begini Respon Nicke Widyawati

• Melebihi batas kecepatan: Pelanggaran ini melanggar ketentuan Pasal 23 PPLAJ dan dikenai pidana kurungan selama 2 bulan dan denda Rp500 ribu.

• Berkendara di bawah umur dan tidak memiliki SIM: Pelanggaran ini melanggar Pasal 283 UU LLAJ dan dapat dikenai pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda maksimal Rp1 juta.

• Sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang: Pelanggaran ini melanggar Pasal 292 UU LLAJ dan dikenai sanksi denda maksimal Rp250 ribu.

• Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan: Pelanggaran ini melanggar Pasal 286 UU LLAJ dan dapat dikenai pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500 ribu.

• Motor dan mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar: Pelanggaran ini melanggar Pasal 285 Ayat 2 UU LLAJ dan dikenai pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.

• Motor dan mobil tanpa STNK: Pelanggaran ini melanggar Pasal 288 Ayat 1 UU LLAJ dan dikenai pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp500 ribu.

• Pengemudi kendaraan pelanggar marka atau bahu jalan: Pelanggaran ini melanggar Pasal 287 UU LLAJ dan dikenai sanksi denda maksimal Rp750 ribu.

Baca Juga: Pengguna BRImo Kini Bisa Cek Saldo Lewat Chat Banking, Begini Caranya

• Kendaraan berotator atau sirine yang bukan peruntukannya: Pelanggaran ini melanggar Pasal 287 Ayat 4 UU LLAJ dan dikenai sanksi denda maksimal kurungan maksimal satu bulan atau denda Rp250 ribu.

• Penertiban mobil yang menggunakan pelat nomor RFS atau RFP: Pelanggaran ini ditertibkan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2012 dan dikenai pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda Rp500 ribu.