Legislator PDIP Sebut Perencanaan Pembangunan JIS Tidak Baik, Minta Dilakukan Audit Menyeluruh

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak meminta pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS, diaudit secara menyeluruh.

Menurut dia, perencanaan pembangunan JIS tidak baik sehingga masih mempunyai kekurangan untuk bisa menggelar pertandingan internasional FIFA.

"Kalau dikatakan perencanaannya baik, hasilnya tidak begini. Justru ini perencanaannya tidak baik," kata Gilbert dalam program Kompas Petang Kompas TV, Jumat (30/6/2023).

"Kalau DPRD dikatakan gagal mengawasi, kan dari awal saya sudah protes. Tetapi PKS yang membela kan. Jadi jangan dikatakan DPRD yang gagal mengawasi," ujarnya.

Gilbert juga menilai perencanaan pembangunan JIS fatal karena tidak ada lahan parkir yang memadai dan tidak didukung dengan transportasi publik yang baik.

Selain itu, kata dia, ada masalah pagar yang sempat roboh dan lain sebagainya.

Dia pun meminta agar dilakukan audit menyeluruh agar JIS bisa memenuhi standar FIFA jika ingin digunakan untuk venue Piala Dunia U17 2023.

"Makanya saya katakan audit menyeluruh. Tidak ada tendensi politik di situ tetapi masalah safety," lanjut legislator tersebut.

"Apakah teman-teman yang mendukung ini tetap dikerjakan mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan penonton?"

Gilbert berharap permasalahan JIS diselesaikan dan tidak ada saling menyalahkan.

"Jangan berpolitik mengatakan bahwa ini sudah benar. Ini tidak benar. Jangan korbankan masyarakat."

Baca Juga: Opsi JIS sebagai Venue Piala Dunia U17, Arya Sinulingga: Jangan Dibawa ke Ruang Politik

"Semua harus diaudit benar-benar. Jangan kemudian ada pertandingan internasional, disiarkan ke luar negeri, tiba-tiba melihat ini babak belur. Ada yang bertanggung jawab enggak? Kan kita enggak ingin itu kejadian," tegas Gilbert.

Pernyataan Gilbert tersebut menanggapi ucapan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal yang menilai kekurangan dalam pembangunan JIS ini karena DPRD gagal melakukan pengawasan.