Atasi Macet, DPRD DKI Usul WFH Diberlakukan Lagi hingga Pejabat Ngantor Pakai Transportasi Umum

"Jadi di satu sisi ada solusi WFH, di sisi lain pemprov juga harus benahi transportasi," ucapnya. 

Saat ini, Pemprov DKI sedang membahas beberapa peraturan guna mengurangi kemacetan. Salah satunya membagi jam kerja menjadi dua shift, yakni masuk Pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB.

Menurut William, pejabat di Pemprov DKI bersama dengan DPRD juga bisa memberikan contoh. Yakni dengan menggunakan transportasi umum saat berkegiatan. 

"Kita harus bisa memberikan contoh sebagai pejabat publik. Kita bisa pilih satu hari Jumat atau Rabu pejabat publik legislatif dan eksekutif, sama sama naik transportasi umum," tuturnya. 

Ia menilai, pejabat harus merasakan sensasi menaiki transportasi umum untuk mengetahui keluh kesah warga. Sehingga pejabat Pemprov DKI bisa memberikan solusi yang akurat dan tepat dengan kondisi transportasi di lapangan.

Baca Juga: Grab Singapura PHK 1.000 Karyawan, Dikasih Pesangon, Insentif, hingga Laptop

"Ini jangan sampai ini, jadi sekedar seremonial atau di momen momen tertentu. Artinya ini harus, jadi gaya hidup bagi para pejabat kita," katanya. 

Ia juga punya usulan agar setiap pegawai ditempatkan di kelurahan dan kecamatan sesuai domisili tempat tinggal. Hal tersebut dilakukan agar ASN di kelurahan dan kecamatan tidak terkendala jarak yang jauh dalam bekerja.

Dengan demikian, ASN tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi untuk pergi ke kantor kelurahan atau kecamatan tempat dia bertugas.