Tanggapi Permintaan Tunda Relokasi PKL Malioboro, Sultan: Aku Sudah Nunggu 18 Tahun

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) menyatakan sudah 18 tahun menunggu relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro.

Oleh sebab itu, Sultan menyatakan tidak akan menunda waktu relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Malioboro.

"Aku wes ngenteni 18 tahun (aku sudah menunggu 18 tahun). Jadi ra mung mundur 3 tahun, aku wes ngenteni 18 tahun (Jadi tak hanya mundur 3 tahun, aku sudah menanti 18 tahun)," ungkap Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (25/1/2022).

Baca Juga: Pedagang Enggan Pindah, Relokasi PKL Malioboro Rencananya Mulai Dilakukan Awal Februari

Hal itu disampaikan terkait adanya permintaan penundaan relokasi PKL Malioboro.

Sultan justru berharap relokasi dapat dilakukan secepatnya. Sebab, PKL dinilai menempati lokasi yang tidak semestinya mereka gunakan.

"Mereka minta menunda, saya meminta agar bisa lebih cepat. Aku sudah nunggu 18 tahun, karena tempat itu bukan milik dia, milik toko dan pemerintah, bukan untuk fasilitas kaki lima. Saya tunggu 18 tahun. Gak usah mundur 3 tahun, saya sudah menunggu 18 tahun," tegas Sultan.

Sebagai informasi, Panitia Khusus (Pansus) relokasi PKL Malioboro meminta pemerintah untuk menunda relokasi.

Permintaan itu terkait adanya  perkiraan puncak kenaikan kasus Covid-19 terjadi antara Februari dan Maret.

“Kalau sudah direlokasi, kena Omicron lagi, kan negara tidak mempunyai sense of crisis," kata Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro, DPRD Kota Yogyakarta Antonius Foki Ardyanto, setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (24/1/2022).

Dalam RDPU tersebut, salah satu PKL Malioboro, Sujarwo, berharap agar rencana relokasi ditunda sampai dengan setelah Idul Fitri.

Menurutnya, dengan penundaan PKL dapat memperbaiki keadaan ekonominya.

"Permintaan kami ditunda saja, kita ingin mengembalikan pendapatan dulu untuk ekonomi lebih baik," katanya.

Dengan waktu yang mepet, PKL merasa tidak memiliki persiapan apa pun terutama untuk mencari penghasilan yang cepat. Karena, saat relokasi membutuhkan persiapan ekonomi.

"Tidak gampang mencari penghasilan yang cepat," kata dia.

PKL lainnya yakni Supriyati mengungkapkan hal yang serupa. Dia belum siap untuk direlokasi ke tempat baru karena selama dua tahun ini usaha terdampak pandemi Covid-19.

"Memang kita ingin bangkit hampir dua tahun lho kita nggak bisa jualan. Lha ini baru mau bernapas kok dipenggal," ujar dia.

Supriyati juga menilai proses relokasi terkesan tidak transparan, karena saat sosialiasi yang diundang hanya perwakilan-perwakilan atau ketua paguyuban saja.

Baca Juga: Ada Kerja Sama dengan UNESCO, Sri Sultan Hamengku Buwono X: PKL Malioboro Bakal Dipindah

"Pemerintah kota belum pernah mengadakan langsung sosialisasi kepada warga terdampak. Hanya melalui ketua-ketua paguyuban," katanya.

Dia juga meminta pemerintah untuk memikirkan kembali rencana relokasi ini mengingat saat relokasi dilakukan para pedagang membutuhkan modal awal kembali karena harus mulai dari awal.

"Pemerintah harus memperhatikan, kita ini harus babat alas lagi. Modal awal lagi. Apakah itu dipikirkan," beber dia.