Dituding Tidak Baca, MUI Jelaskan Dinamika Debat Ulama soal Keputusan Minta Revisi Permendikbud 30

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota komite fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mukti Ali Qusyairi, Lc MA menolak anggapan keputusan Forum Itjima Ulama tidak baca detail aturan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 (Permendikbud) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan lembaga pendidikan.

Hal ini terkait tudingan yang diarahkan kepada MUI terkait keputusan meminta pemerintah mencabut atau merevisi peraturan yang diteken Nadiem Makarim tersebut.

Menurutnya, dalam dinamika internal pembahasan forum bernama Qonuniyah (Kenegaraan) di Forum Ijtima Ulama MUI tengah pekan lalu itu, justru para ulama membaca bersama-sama salinan draf Permendikbud 30 PPKS.

“Dalam dinamika pembahasan, para ulama awalnya di forum di Ijtima Ulama MUI itu memang belum membaca secara detail. Lantas saling berargumen dan akhirnya kami membaca bersama-sama, menelaah dengan detail tiap pasal salinan Permendikbud itu,” papar Mukti Ali Qusyairi kepada KOMPAS TV lewat sambungan telepon, Jumat malam.

Baca Juga: Di Balik Fatwa Ijtima Ulama MUI Soal Permintaan Cabut atau Revisi Permendikbud 30 PPKS

Mukti Ali lantas membeberkan dinamika internal dalam pembahasan itu. Menurutnya, beberapa ulama memang keras menentang dengan alasan banyak, termasuk dianggap legalisasi zina.

Namun, legalisasi zina yang dianggap itu ternyata tidak kuat. Lantas, kata dia, mulai dibahas secara detail terkait peraturan.

Akhirnya ulama sepakat untuk meminta permendikbud itu dicabut atau direvisi.

“Semua ulama sepakat bahwa kejahatan seksual tidak bisa dibenarkan. Hanya saja di permen itu banyak yang perlu dikaji ulang direvisi,” tambahnya.

Baca Juga: Poin Lengkap Keputusan Ijtima Ulama MUI: Presiden Cukup 2 Periode hingga Kripto Haram

Forum Ijtima Ulama MUI Tidak Hanya Laki-Laki

Selain menolak soal tidak baca draf salinan permendikbud, alumnus Al-Azhar Mesir itu juga menolak anggapan bahwa keputusan Forum Ijtima Ulama MUI ‘hanya laki-laki’ saja yang hadir.

“Ulama yang hadir juga tidak hanya laki-laki. Ada juga ulama perempuan seperti Nyai Badriyah Fayumi, seorang ulama perempuan yang progresif,” paparnya.

Bu Nyai Badriyah Fayumi adalah seorang ulama perempuan progresif yang juga turut hadir di komite Quniyah untuk membahas Permendikbud.

Ia juga saat ini menjadi anggota Wasekjen MUI bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga.

Badriyah Fayumi juga membidangi jaringan ulama perempuan bernama Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang tersebar di Indonesia.

Dalam diskusi itu, kata Mukti Ali, para ulama pun berdebat dan menyetujui permendikbud ini baiknya direvisi atau dicabut.

Keputusan ini, kata Mukti, tanpa menegasikan bahwa para ulama ini juga sepakat terkait perlindungan para korban kekerasan seksual.

“Akhirnya kita menyepakati untuk rekomendasi pemerintah, Permendikbud ini baiknya direvisi,” tambahnya.

Baca Juga: KUPI, Kebangkitan Ulama Perempuan di Cirebon

Usul Ganti Kekerasan Seksual Jadi Kejahatan Seksual

Mukti Ali juga menjelaskan salah satu debat adalah soal kata kekerasan seksual. Menurut para ulama, kata kekerasan seksual akan lebih mengena jika diubah jadi kejahatan seksual. 

Para ulama dalam forum tersebut berdebat cukup keras, tapi tetap berlangsung dengan kepala dingin.  

“Para ulama berdebat, ada Kiai, Bu Nyai, dan para ulama menimbang dengan banyak sisi terkait permendikbud ini. Ada yang keras sekali mengkritisi, namun ada juga yang moderat menilai peraturan ini. Kami semua menelaah isi dalam peraturan itu. Misalnya, soal ganti tema kekerasan seksual jadi kejahatan seksual,” papar Mukti Ali.

Baca Juga: Kemenag: Permendikbud Aturan Bagus, Kalau Ada Pelecehan Seksual, Rektor akan Bergerak