Ketua KPK Firli Bahuri: Kami di Yogyakarta Bukan Jalan-Jalan

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara terkait polemik lembaga antirasuah yang menggelar rapat kerja atau raker di hotel bintang lima di Yogyakarta pada 27 sampai 29 Oktober 2021. 

Firli menegaskan, dirinya bersama pimpinan lainnya dan pejabat struktural KPK berada di Yogyakarta bukan untuk jalan-jalan alias pelesir.

Baca Juga: Novel Baswedan Balas Ghufron dan Alexander: Kelebihan Pimpinan KPK Sekarang Suka Berbohong

"Kami di Yogyakarta bukan jalan-jalan, tapi ada kegiatan yang harus diselesaikan," kata Firli saat ditemui seusai bersepeda bersama pimpinan dan pejabat KPK di Sleman, Yogyakarta, Jumat (29/10/2021).

Firli menjelaskan, undang-undang sejak perubahan kedua atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan pada 16 Oktober 2019, ada beberapa hal yang harus disesuaikan termasuk regulasi yang harus diterapkan.

Melalui raker di Yogyakarta, kata dia, jajaran pimpinan serta pejabat struktural menyusun dan mengevaluasi capaian kinerja KPK selama dua tahun terakhir mulai 2019 sampai 2021.

Selain itu, Firli melanjutkan, dalam raker tersebut juga dibahas perencanaan kinerja KPK untuk dua tahun ke depan. 

Baca Juga: Wakil Ketua KPK: Raker di Yogyakarta Pakai Hotel Bintang 5 tapi Tarifnya Bintang 3, Kenapa Tidak

Selain mengevaluasi capaian kinerja, KPK juga berupaya melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran, termasuk membahas bagaimana penghitungan anggaran di masa mendatang.

Filri menyebut, cara ini dilakukan sebagai salah satu ciri organisasi yang ingin maju. Karena itu, selalu berupaya melakukan evalausi agar ada perubahan ke arah yang lebih baik.

"Pak Alex (Alex Marwata) ini punya pengalaman periode keempat kemarin sekarang masuk periode kelima, sudah dua tahun tentu beliau yang bisa mengevaluasi bagaimana yang lalu, bagaimana sekarang, dan bagaimana ke depan," ujar Firli yang didampingi Wakil Ketua KPK Alex Marwata.

Filri menambahkan, rapat kerja itu juga sekaligus menyiapkan peta jalan KPK hingga 2045 karena pada tahun itu diperkirakan Indonesia masuk ke dalam lima kekuatan ekonomi dunia. 

"Karena itu KPK harus memberikan sumbangsih, harus memberikan peran," tutur Firli.

Baca Juga: Pimpinan KPK Jelaskan Alasan Rapat Kerja di Hotel Bintang 5, Singgung Giri, Sujanarko hingga Febri

Mengenai anggapan sejumlah pihak bahwa kegitan KPK di Yogyakarta sekadar pemborosan, dia menyebutkan, rombongan pimpinan dan pejabat struktural KPK ke Yogyakarta bahkan memilih menggunakan sarana transportasi yang ongkosnya paling murah.

"Jadi saya sampaikan ya, kami datang ke Yogyakarta ada berbagai alternatif transportasi yang bisa dipakai. Tapi kami ambil yang paling murah,” ujar Firli. 

“Ada kereta api, tetapi kereta lebih mahal dibandingkan pesawat. Tetapi kita jangan bicara tentang murah atau mahal, tetapi tujuannya.”

Sementara itu, Alexander Marwata menambahkan anggaran yang dialokasikan untuk rangkaian kegiatan KPK di Yogyakarta sudah sejak awal disusun dan tidak akan melebihi plafon yang sudah ditentukan.

Baca Juga: Sama Seperti TWK? Tjahjo Kumolo Minta Kapolri Listyo Adakan Seleksi Khusus bagi Mantan Pegawai KPK

"Pasti. Itu saya pastikan dan juga tidak akan mengganggu anggaran operasional untuk kegiatan yang lain, misalnya kegiatan penindakan. Itu betul-betul sudah kami alokasikan dari awal dan saya yakin pasti ada sisa," ujar Alexander.

Ia mengeklaim kegiatan raker kali ini yang menggabungkan seluruh pejabat struktural KPK justru lebih hemat karena dahulu setiap biro dan direktorat di KPK menggelar raker secara sendiri-sendiri.

"Jadi bukan seolah-olah itu hal yang baru buat KPK. Nah, sekarang kami satukan jangan setiap biro, setiap direktorat, setiap kedeputian mengadakan raker sendiri-sendiri karena kita satu tujuan," kata Alexander.

KPK memilih hotel bintang lima sebagai tempat raker, menurut dia, karena seluruh hotel baik bintang tiga, bintang empat, dan lima terdampak pandemi, termasuk besaran tarifnya.

Baca Juga: Tjahjo Kumolo Setuju Kapolri Rekrut 57 Mantan Pegawai KPK

Sedangkan Sekjen KPK Cahya H Harefa menuturkan, biaya paket rapat sebanyak 55 peserta raker KPK disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) di Yogyakarta mulai Rp700.000 sampai Rp1.000.000 per orang.

"SBU-nya di Yogyakarta itu antara Rp700.000 sampai Rp1.000.000. Kira-kira paket pertemuannya segitu ya, kami mengikuti itu," kata Cahya.

Pada penghujung raker di DIY, pada Jumat (29/10) pagi, pimpinan beserta puluhan pejabat struktural KPK bersepeda bersama dari Polsek Ngemplak Sleman menuju Warung Kopi Klotok, Jalan Kaliurang Kilometer 16, Pakem, Sleman.

Sebelumnya, rangkaian kegiatan rapat kerja KPK di DIY 27 Oktober-29 Oktober 2021 menuai banyak kritikan, termasuk dari sejumlah eks pejabat struktural KPK karena dinilai tidak etis dan terlalu mewah di tengah situasi pandemi.

Baca Juga: KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Tabanan Bali Terkait Dana Insentif Daerah