JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali kembali menegaskan pemerintah tidak mungkin melakukan intervensi terkait desakan kepada Mochamad Iriawan untuk mundur sebagai Ketua Umum PSSI.
Seperti yang diketahui, masyarakat sepak bola Indonesia ingin Iriawan mundur dari Ketua Umum PSSI sebagai bentuk tanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan yang merenggut 131 korban jiwa.
Bahkan sebuah petisi online yang mendesak pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mundur sudah ditandatangani lebih dari 40.000 kali.
Meski begitu, belum ada tanda-tanda Iriawan akan mundur jabatannya.
Terkait desakan ini, Menpora Amali menegaskan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi atas struktur organisasi di PSSI.
Hal tersebut dikarenakan melanggar statuta FIFA yang bakal berujung sanksi kepada Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Kolaborasi dengan FIFA, Ketum PSSI: Saya Sangat Berterima Kasih kepada Presiden Jokowi
"PSSI yang bernaung di bawah Asosiasi Sepak Bola Dunia FIFA memiliki aturan sendiri sehingga pemerintah dalam posisi yang tidak mungkin intervensi. Kan kami sudah punya pengalaman disanksi FIFA. Saya tidak mau itu terulang lagi," kata Menpora dikutip dari Antara, Minggu (9/10/2022).
Pihak Menpora sendiri mempersilakan bagi masyarakat jika ingin menyampaikan aspirasi dan dia akan mencoba untuk mengomunikasikan hal tersebut.
Namun, tetap keputusan akhir ada di pihak PSSI.
"Saya akan sampaikan hal itu, tapi semua kembali kepada PSSI bagaimana menyikapinya," imbuhnya.
Sementara terkait kelanjutan kompetisi yang saat ini tengah dihentikan untuk melakukan transformasi pasca tragedi Kanjuruhan, Menpora menjelaskan masih menunggu hasil investigasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang sedang berusaha menuntaskan masalah ini.
"Presiden menginstruksikan kepada saya untuk mengevaluasinya secara total," tegasnya.
Baca Juga: PSSI Tak Disinggung Jokowi dalam Pidato Transformasi Sepak Bola, Erick Thohir: Tetap Diajak Diskusi
Beberapa hari yang lalu, Menpora juga sempat mengumpulkan dan mengundang pemangku kepentingan sepak bola nasional, yakni PSSI, klub-klub, beberapa kelompok suporter, kemudian dari kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan yang terkait lainnya.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas, mendalami, serta mengevaluasi secara total sepak bola Indonesia sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Pak Presiden memberikan waktu satu bulan untuk menyelesaikan pencarian fakta tragedi Kanjuruhan. Tapi, Pak Ketua TGIPF Mahfud MD meminta agar kita menuntaskan sebelum batas waktu yang ditentukan," tuturnya.
Saat ini, pemerintah juga telah berkolaborasi dengan FIFA dan AFC untuk membentuk tim transformasi sepak bola yang akan berkantor di Indonesia.
Untuk kelanjutan tim tersebut, Menpora mengaku masih menunggu arahan dari presiden.
Nantinya, Presiden FIFA Gianni Infantino juga dijadwalkan datang ke Indonesia pada 18 Oktober untuk berdiskusi tentang transformasi sepak bola.
"FIFA sudah bersurat ke Bapak Presiden. Jadi, kami dalam posisi menunggu," ujar Menpora Amali.
Baca Juga: Ogah Dinilai Intervensi oleh FIFA, Menpora Tolak Campuri Petisi Desak Iwan Bule Mundur dari PSSI
Sumber : Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.