Habib Rizieq Shihab Center Tantang Megawati Debat Terbuka Soal BPIP: Jangan Diwakilkan

JAKARTA, KOMPAS TV - Direktur Habib Rizieq Shihab (HRS) Center, Abdul Chair Ramadhan, menantang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk berdebat terbuka.

Selain Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), debat tersebut juga dilayangkan kepada Kepala BPIP, Yudian Wahyudi. 

Abdul Chair Ramadhan merasa perlu melayangkan debat terbuka itu kepada keduanya menyikapi adanya desakan masyarakat yang menuntut pembubaran BPIP.

Baca Juga: Jimly Asshiddiqie: BPIP Tak Perlu Undang-undang, Cukup dengan Perpres

“Debat terbuka ini dipandang penting di tengah desakan masyarakat luas menuntut pembubaran BPIP,” kata Abdul Chair lewat media sosial Twitter yang diakses pada Kamis (23/7/2020).

Abdul Chair menambahkan, adanya rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kontroversial menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Kegaduhan itu bahkan masih terasa dan berkelanjutan hingga kini. Karenanya, ia menantang debat kepada dua pejabat di BPIP tersebut.

Tantangan debat Abdul Chair telah disampaikan melalui surat kepada Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Kepala BPIP. Surat tantangan debat terbuka itu pun diunggah di akun Twitternya, @HrsCenter.

"Tadi sudah dikirim, sudah diterima oleh staf BPIP," kata Abdul.

Baca Juga: Jubir PA 212: Kami Harus Dilibatkan Bahas RUU BPIP

Sebagai penantang, HRS Center akan mengajukan tema debat, yakni ‘Menimbang Pembubaran BPIP’.

Sebaliknya, HRS Center juga mempersilakan BPIP sebagai pihak tertantang untuk menentukan tema debat.

Dalam pernyataan tantangan debat terbuka, HRS Center mengajukan nama Abdul Chair Ramadhan (Direktur HRS Center) sebagai pendebat atau penantang tunggal.

HRS Center mengingkan pihak BPIP diwakili oleh Megawati Soekarnoputri (Ketua Dewan Pengarah BPIP) dan Yudian Wahyudi (Ketua BPIP). 

"Dengan catatan tidak diwakilkan," kata Abdul Chair.

Baca Juga: Serahkan RUU BPIP, Haruskah 5 Menteri Turun Tangan?

Untuk kepentingan teknis pelaksanaan debat, HRS Center menunjuk Persaudaraan Alumni 212 sebagai selaku pihak kuasa penantang debat.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU HIP yang memicu kontroversi sejumlah kalangan itu diubah menjadi RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). 

Ketua DPR, Puan Maharani, menjelaskan bahwa konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP.

RUU BPIP berisikan substansi yang telah ada di dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP.

"Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 bab dan 17 pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal," kata Puan.

Baca Juga: Seberapa Penting RUU BPIP? - ROSI (Bag3)

Selain itu, substansi pasal-pasal pada RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP.

Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi.

"Dalam konsiderans juga sudah terdapat Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme, marxisme, leninisme," ujar Puan.

DPR dan Pemerintah juga sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP tidak akan dibahas dalam waktu dekat. DPR dan pemerintah akan menunggu masukan, saran, dan kritik masyarakat.

Menurut Puan, RUU BPIP akan kembali dibahas apabila DPR dan pemerintah sudah mendapat banyak masukan, saran, dan kritik dari seluruh elemen anak bangsa.

Baca Juga: Mahfud MD: RUU BPIP Hadiah dari Pemerintah untuk Bangsa Ini

Puan juga berharap pertentangan terkait dengan RUU HIP yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir segera disudahi. Dia menginginkan masyarakat Indonesia hidup rukun dan damai.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menambahkan RUU BPIP ini merespons perkembangan masyarakat tentang ideologi Pancasila.

"Kalau kita bicara pembinaan ideologi Pancasila,  TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu harus menjadi salah satu pijakan pentingnya, dan itu ada dalam RUU BPIP ini," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga mengharapkan masukan, saran, serta kritik masyarakat terkait dengan RUU BPIP tersebut.

"Kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya. Masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya, silakan nanti akan segera dibuka. Ini dokumen terbuka nanti bisa dilihat di website-nya DPR," ujar Mahfud MD.

Baca Juga: RUU BPIP Ganti RUU HIP, Selesaikan Masalah? - ROSI (Bag2)