Persatuan Alumni 212 Tuntut RUU HIP Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah polemik penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila, pemerintah meminta DPR menunda pembicaraan terkait RUU HIP, sikap resmi pemerintah ini akan disampaikan kepada DPR pada hari kamis ini (16,7,2020)

Menko Polhukam Mahfud MD, menyebut sikap pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP karena saat ini pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi corona.

Baca Juga: Ketua DPR Puan Maharani Minta Rakyat Rukun Gotong-royong, Pertentangan RUU HIP Disudahi

Selain itu, pemerintah menegaskan pembahasan ini akan dilanjutkan jika larangan ajaran tentang Komunisme, Marxisme dan Leninisme dan TAP MPR-S Nomor 25, tetap dipertahankan serta tetap mengikuti rumusan pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Menurut rencana, hari kamis ini Persatuan Alumni 212 akan kembali menggelar demo di depan gedung DPR terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila, mereka kembali menuntut DPR mengambil sikap dan mencabut RUU HIP.

Politisi PDI Perjuangan, Dewi Tanjung, melaporkan presidium alumni 212 ke Polda Metro Jaya. Pelaporan ini terkait kepemilikan bendera pki saat demo PA 212 beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Dewi Tanjung Laporkan PA 212 Soal Bendera PKI

Dalam laporannya, dewi tanjung membawa sejumlah bukti video peserta demo PA 212 membawa bendera pki dalam setiap aksi demo.

Menurut Dewi, bendera PKI sudah tidak ada lagi di pasaran.

Namun, dalam aksi demonstrasi di jalan, PA 212 selalu membawa bendera tersebut dalam laporannya, politisi pdi-p tersebut membawa sejumlah bukti foto dan video, dan keterangan saksi yang berada di lokasi demo PA 212.