Karut-Marut Penerimaan Peserta Didik Baru, Kenapa Demo di DKI Paling Masif?

Bagaimana dengan Daerah Lain?

Jalur Zonasi ini, juga memunculkan keluhan hingga unjuk rasa di sejumlah daerah. Di Karo, Sumatera Utara, terjadi kekisruhan. Di Solo, Jawa Tengah, juga terjadi hal yang sama. Pangkal masalahnya adalah, surat bukti domisili yang dikatakan palsu alias fiktif dari sejumlah calon siswa. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, tahun lalu, unjuk rasa besar menolak sistem PPDB ini, juga masif disuarakan.

Atas hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersuara,

"memang benar terkonfirmasi bahwa banyak yang menggunakan SKPD (Surat Keterangan Pindah Domisili) yang terindikasi tidak benar.  Ada 17 kecamatan yang memang tidak ada SMA SMK Negeri ini memang cukup problem, kasihan. Termasuk tempat lahir saya di Tawangmangu maka kita carikan solusi untuk sekolah jarak jauh!"

Lalu apa kata Pimpinan Pemprov DKI Jakarta, soal kisruh ini?

"Semua kebijakan yang kami ambil sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ya, ada Permendikbud nomor 44 yang telah mengatur soal PPDB. Jadi penerimaan siswa murid baru ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat. Apa yang sudah disusun oleh pemerintah pusat tentu sudah melalui proses yang panjang melalui kajian, kami dari pemprov mengaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan." ungkap Wagub DKI Jakarta, Riza Patria.

Modifikasi memang dibenarkan dalam aturan PPDB oleh salah satu klausul di Permendikbud tersebut. Meski setiap kebijakan pasti mengundang pro dan kontra. Atas pertanyaan, mengapa Jakarta tahun ini paling masif, unjuk rasanya?

Pengamat dan Peneliti Pendidikan, Indra Charismiadji menjelaskan, semua proses yang menafikan nilai untuk seleksi, pasti akan ricuh. Surabaya tahun lalu, dan Jakarta pada tahun ini, yang jumlah siswa dan penduduknya sangat besar. Yang terdampak juga paling besar.

"Pendidikan Indonesia terbiasa dengan seleksi nilai pada sekolah negeri yang kini sudah gratis. Jika dulu, berdasarkan seleksi nilai, karena sekolah favorit membayar lebih mahal. Tapi lebih dari pada itu, pengelompokan siswa pada sekolah favorit berakibat buruk!" kata Indra.

"Siswa yang mampu punya akses buku dan bimbingan belajar puluhan juta, mayoritas mereka keterima di Sekolah favorit. Sementara siswa miskin, hanya bisa masuk ke swasta dengan kualitas rendah!  Hasilnya bisa kita lihat, selama berpuluh puluh tahun - tahun, sejak dulu siswa di Indonesia yang pandai matematika, hanya 3 persen saja!" jelas Indra, lugas!

Syarat Negara Naik Kelas

Apa pun yang terjadi negara punya tanggung jawab besar pada pendidikan. Toh, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Tapi hasil akan menjawabnya. Negara punya kewajiban memikirkan mereka yang terdampak karenanya. Ada siswa cukup berprestasi tapi gagal masuk sekolah negeri. Meski tak mampu ke sekolah swasta yang dianggap baik.

Pendidikan menjadi satu - satunya jalan. Karena hanya dengan pendidikan, negara naik kelas!

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!