Koalisi Masyarakat Sipil Soroti DPR dan Pemerintah Gelar Rapat di Hotel Berbintang di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti kegiatan DPR RI dan pemerintah yang menggelar rapat pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di hotel bintang 5, di kawasan Jakarta Pusat.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Jumat (14/3/2025), Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Dimas Bagus Arya Saputra berpendapat, pelaksanaan rapat di di hotel mewah merupakan sebuah hal yang paradoks

“Kami melihat ini sebuah hal yang paradoks. Di tengah situasi ekonomi negara yang sulit, ada banyak gelombang PHK, ada kemunduran ekonomi,” ucapnya.

“Kemarin, Bu Sri Mulyani baru menyampaikan ada defisit hampir kurang lebih Rp 3 triliun di APBN, yang menunjukkan sebenarnya ada situasi krisis yang terjadi,” imbuhnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Efisiensi Tak Pengaruhi Target Defisit APBN, Tetap 2,53 Persen dari PDB

Dimas menilai kegiatan rapat yang dilaksanakan di hotel mewah tersebut merupakan pemborosan, terlebih dilaksanakan secara diam-diam.

“Di tengah situasi ekonomi yang sulit, ada pemborosan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh anggota DPR untuk melakukan pembahasan dengan motivasi terselubung dan juga dengan upaya diam-diam,” bebernya.

Ia mengaku curiga pemilihan lokasi dan pelaksanaan rapat yang terkesan diam-diam itu bertujuan agar masyarakat sulit mengakses pembahasan rapat.

Sebab, rapat yang dilakukan di luar gedung DPR RI membuat masyarakat sulit mengetahui isi dan perkembangan pembahasan RUU tersebut.