Kritik Menhut, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS: Tim FOLU Seharusnya Tak Terafiliasi Politik

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik pembentukan tim Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, yang seharusnya tidak diisi oleh orang-orang yang terafiliasi politik dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Menurutnya, penempatan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam jajaran FOLU menimbulkan polemik di publik. 

"FOLU Net Sink 2030 seharusnya dikelola oleh individu-individu yang profesional, yang tidak hanya didasari oleh afiliasi politik menteri bersangkutan," kata Johan kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Baca Juga: Ramai-Ramai Kader PSI Masuk Tim FOLU Kemenhut, Pimpinan Komisi IV DPR: Publik Perlu Tahu Prosesnya

Politikus PKS itu menyebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menekankan agar mengedepankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis meritokrasi. 

Terutama dalam kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, kebijakan Menhut itu tak selaras dengan Astacita pemerintahan. Padahal, Prabowo mengedepankan pemerintahan yang profesional.

"Jika proses seleksi dilakukan tanpa mekanisme yang terbuka dan hanya berbasis afiliasi politik saja, maka hal itu berpotensi tidak selaras dengan semangat pemerintahan yang profesional dan berpihak pada kepentingan nasional," ujarnya. 

Johah pun mendesak Menhut membuka mekanisme seleksi yang transparan. Kemudian mengutamakan profesionalisme, serta menghindari konflik kepentingan. 

"Dengan demikian, kita bisa berharap program ini bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan hajat yang sudah diprogramkan atas program FOLU Net Sink 2030," kata Johan.

Sebelumnya, penugasan yang diberikan Raja Juli terhadap kader PSI untuk di Kementerian Kehutanan memicu reaksi publik di media sosial.

Menhut Raja Juli yang merupakan Sekjen PSI kemudian mengonfirmasi, bahwa benar ada SK yang dikeluarkan dan berisi penugasan bagi kader PSI.

“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (7/3/2025).

Dikutip dari Kompas.id, Tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menjalankan strategi pemerintah dalam menekan emisi karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya guna mencapai target nol emisi karbon pada 2030.

Ada 43 orang yang menjadi bagian dari tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Dari jumlah tersebut, setidaknya sebelas orang berlatar belakang politikus PSI.

Lima dari sebelas ader PSI itu menempati berbagai posisi. 

Mereka adalah Andy Budiman menjabat Dewan Penasihat Ahli; Kokok Dirgantoro sebagai anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Sigit Widodo sebagai anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Yus Ariyanto sebagai anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Suci Mayang Sari sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan  Peningkatan Kapasitas.

Menurut SK Menteri Kehutanan No 32/2025, mereka yang bekerja di tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 akan menerima honorarium dengan nominal berbeda setiap bulannya, tergantung jabatan dalam tim.

Baca Juga: Anggota Komisi IV DPR Minta Prabowo Bersikap soal Menhut Angkat Banyak Kader PSI di Tim FOLU

Penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta, sementara setingkat dewan penasihat ahli akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta.

Kemudian, ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang menerima honor Rp30 juta per bulan. Adapun anggota bidang menerima Rp20 juta.