6 Fakta Demonstrasi Mahasiswa "Indonesia Gelap", Kritisi Efisiensi dan Pengangkatan Stafsus Menhan

“Efisiensi-efisiensi, pendidikan dipotong, tapi melantik staf khusus dari influencer,” ujar Satria dalam orasinya, merujuk pada pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Senin.

4. Demonstrasi juga Dilakukan Mahasiswa di Surabaya

Mahasiswa mengaku menerima tindakan represif dari aparat kepolisian ketika mengikuti aksi demonstrasi menolak efisiensi anggaran pendidikan di Kantor DPRD Jawa Timur, Senin (17/2/2025).

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Wendi Septian, mengatakan tindakan represif itu dialami oleh beberapa temannya yang merupakan massa aksi.

"Banyak sekali tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tadi (saat aksi) kepada teman-teman kita," kata Wendi ketika ditemui di depan Kantor DPRD Jatim, Senin (17/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

5. Respons Polisi soal Dugaan Kekerasan dalam Unjuk Rasa di Surabaya

Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Wibowo mengungkapkan bahwa hanya terjadi aksi dorong antara anggotanya dengan mahasiswa. Hal itu karena massa aksi berusaha masuk ke gedung DPRD Jatim.

Baca Juga: [FULL] Mahasiswa Buka Suara soal Alasan Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan, Cemas UKT Naik

"Awalnya (demonstrasi) berjalan lancar, kemudian berikutnya ada sedikit miskomunikasi. Namun demikian, secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar," kata Wibowo.

"Tadi ada sedikit dorong-dorongan karena mahasiswa terlalu maju ke depan. Kemudian kita berusaha menjaga situasi tetap kondusif supaya tidak masuk ke batas parameter," imbuhnya.

6. Respons Istana soal Demo Mahasiswa 

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan tidak ada pengurangan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Hal itu disampaikan Hasan merespons aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di Jakarta, Senin (17/2/2025).

"Presiden tegaskan biaya operasional perguruan tinggi negeri KIP kuliah, dan segala macam sama sekali tidak boleh dikurangi," kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.