Presiden Pastikan Tidak Ada Kenaikan PPN untuk Barang dan Jasa yang Bukan Kategori Mewah

Kemudian pembiayaan industri padat karya, insentif PPH pasal 21 bagi pekerja dengan gaji Rp10 juta per bulan ke bawah, dan bebas PPH bagi UMKM beromzet kurang dari Rp500 juta per tahun.

“Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN, yatu tarif nol persen, antara lain, kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar,” kata dia.

“Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum.”

Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat.

“Saya kira hal yang lebih teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian terkait dan lembaga terkait.”

Sebelumnya, Presiden mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang dan jasa yang dikategorikan mewah.

“Saya ulangi supaya jelas, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah,” ucapnya menegaskan.

Baca Juga: Mensos Sebut Tak Ada Bansos Khusus Imbas Kenaikan PPN 12 Persen!

Dia mengatakan barang mewah tersebut adalah barang atau jasa yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada atau mampu.

“Contoh, pesawat jet pribadi, itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar. Kemudian rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah.”