GNB Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan PPN 12%, Berpotensi Sebabkan Inflasi dan Gejolak Sosial

"Kebijakan yang memperberat beban masyarakat dalam situasi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa Pemerintah kurang sensitif terhadap kebutuhan rakyat," katanya.

Baca Juga: Saling Tuding Inisiator PPN 12 Persen antara Gerindra dan PDIP, Apa Maksudnya? - ULASAN ISTANA

Sebagai sebuah gerakan etis dan moral, GNB menyerukan agar kebijakan strategis seperti kenaikan PPN dibahas secara transparan melalui dialog terbuka yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha.

Dengan demikian, kata ia, pemerintah dapat memperoleh perspektif yang lebih kaya dan menghindari resistensi sosial yang tidak diinginkan.

"Pemerintah tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
Namun keputusan tersebut juga harus dilandasi oleh prinsip keadilan sosial dan pertimbangan yang matang atas kondisi sosial ekonomi masyarakat," ujarnya.

Seperti yang diketahui, pemerintah resmi menerapkan kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers terkait Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan yang diadakan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa tarif PPN 12 persen akan diterapkan pada barang dan jasa yang termasuk dalam kategori mewah atau premium. 

Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan insentif PPN 2025 sebesar Rp 265,5 triliun, yang akan diberikan untuk kelompok bahan makanan, otomotif, dan properti.  

Baca Juga: Demo Mahasiswa Tolak PPN Naik Jadi 12 Persen, Tuntut Presiden Prabowo Keluarkan Perppu Pembatalan