Wamendagri Sebut Pilkada Secara Langsung atau Lewat DPRD Ada Plus dan Minusnya

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan  usulan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengubah sistem Pilkada melalui DPRD. Bima menyebut wacana itu masih perlu kajian dan dibahas bersama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menyebut, penyelenggaran Pilkada secara langsung oleh masyarakat atau melalui DPRD memiliki dampak positif dan negatifnya masing-masing. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kajian untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan pesta demokrasi ke depannya.

"Semua opsi akan ada plus dan minus. (Pilkada) Kembali ke DPRD ada plus dan minusnya. Langsung juga ada plus dan minusya. Semua akan ada catatan, kita bahas semuannya di atas meja bersama," kata Bima, Selasa (17/12/2024), seperti dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca Juga: Prabowo Usul Pilkada lewat DPRD, PKS Sarankan Ini

Dia mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Kemendagri untuk mencari akar masalah dari Pilkada digelar secara langsung. Misalnya seperti maraknya politik uang dan pelaksanaannya yang memakan anggara negara cukup besar.

"Jangan sampai akar masalahnya apa, kemudian solusinya ke mana. Jadi akar masalah politik uang harus kita ketahui seperti apa? Kenapa menjadi biaya tinggi? Yang kedua juga ini ada kaitannya dengan konsep otonomi daerah kita seperti apa?" kata Bima. 

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo meminta agar mengkaji wacana itu bersama peneliti dan perguruan tinggi, serta seluruh partai politik. Selain itu, kata dia, Kemendagri juga sedang menyusun desain besar otonomi daerah.

"Itu ada kaitannya dengan sistem pemilihan seperti apa. Kalau otonomi daerahnya di kota/kabupaten, maka sistem pemilhannya seperti apa? Bagaimana peran provinsi dalam sistem otonomi daerah akan berkaitan juga dengan sistem pemilihannya. Jadi itu berkaitan. Kemudian akan dibahas juga moratorium daerah otonom baru, karena perlu kita memastikan anggaran tersedia cukup dan prioritasnya ke mana saja."

"Karena banyak yang sudah mendesak, tapi banyak yang juga belum. Jadi PR-nya banyak, kita kaji otonomi daerah, kita kaji sistem pemilu, kita buka semua opsi. Kembali ke DPRD satu opsi yang akan kita bahas bersama dengan opsi-opsi lainnya," ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasannya untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia. Khususnya terkait pemilihan kepala daerah yang dinilai berbiaya tinggi.

Prabowo lantas membandingkan pemilihan kepala daerah di sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang jauh lebih efisien.

Baca Juga: Usul Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Presiden Prabowo: Biaya Mahal, Perbaiki Sistem Pilkada

Prabowo mengusulkan agar ke depannya pemilihan kepala daerah dilakulan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Uang negara bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya.

Hal itu dikatakan Prabowo saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).