Dahnil Ungkap Pesan Prabowo soal Penyelenggaraan Haji: Jangan Main-Main, Harus Transparan

MATARAM, KOMPAS.TV - Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, Presiden RI Prabowo Subianto berpesan kepada lembaganya agar penyelenggaraan haji berlangsung transparan dan akuntabel.

Dahnil menyebut, Presiden Prabowo telah mengingatkan agar pihak terkait tidak main-main dalam penyelenggaraan haji. 

“Jangan main-main dengan pengelolaan haji yang itu terkait dengan cita-cita besar umat Islam. Jangan main-main," kata Dahnil menirukan pesan Prabowo dalam acara silaturahmi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Pulau Lombok di Mataram, NTB, Senin (16/12/2024).

"Langkah awalnya adalah transparansi, akuntabilitas, itu harus menjadi watak penting perhajian Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Usul Kepala Daerah Ditunjuk DPRD, Baleg DPR: Harus Ditindaklanjuti

Lebih lanjut Dahnil mengenalkan konsep Tri Sukses Perhajian dalam penyelanggaraan ibadah haji. 

"Tri sukses perhajian ke depan adalah pertama sukses ritualnya, kedua sukses ekonominya ketiga sukses peradaban dan keadabannya," katanya.

Dahnil menyampaikan bahwa BP Haji baru akan menangani penyelenggaraan haji sepenuhnya pada 2026.

Ibadah haji pada tahun 2025 disebutnya dalam masa transisi dari Kementerian Agama RI ke BP Haji.

Lembaga BP Haji disebutnya baru terdiri dari empat eselon I dan tiga deputi setingkat eselon I.

Yakni Deputi Haji Dalam Negeri, Deputi Perhajian Luar Negeri. Ada juga Urusan Haji Luar Negeri dan Dalam Negeri dan Deputi Pengawasan Monitoring, Evaluasi Haji.

Terdapat juga 12 eselon II dan 20 lebih eselon III dan 10 lebih eselon IV.

Dahnil menyampaikan, BP Haji dibentuk sebagai lembaga setingkat kementerian yang dipimpin Kepala Badan atau Menteri Urusan Haji bersama Wakil Kepala Badan yang setingkat Wakil Menteri Urusan Haji.

“Di masa transisi ini tentu kami membutuhkan banyak masukan, saran dari para stakeholder perhajian, termasuk dalam proses revisi UU yang sedang dan akan berlangsung terkait bentuk dari kelembagaan pengelolaan haji di masa yang akan datang,“ katanya.

Dahnil Anzar mengaku pihaknya telah mengadakan kunjungan ke enam asrama haji dan menemukan permasalahan yang sama.

Acara silaturahmi KBIHU dan PPIU se-Pulau Lombok di Mataram dihadiri oleh nggota DPD RI Asal NTB Mirah Midadan Fahmid.

Didampingi Kepala Bidang PHU Kanwil kemenag Prov. NTB Lalu Muhammad Amin, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Wardatul Jannah, Kasi PHU Kemenag Kab/Kota Se Pulau Lombok, Ketua Forium KBIHU NTB, Ketua Asosiasi PPIU NTB, serta tokoh agama dan masyarakat.  

Baca Juga: Enam Maskapai Ikut Seleksi Penerbangan Haji: Ada Garuda, Lion, Pelita Air, hingga Saudia Airlines