Berawal dari Tanggapan Kasus Gus Miftah, Jubir Kepresidenan Minta Maaf soal Istilah Rakyat Jelata

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyampaikan permintaan maaf terkait penggunaan istilah "rakyat jelata" yang menuai kontroversi di masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Kamis (5/12/2024).

Adita menjelaskan bahwa penggunaan istilah tersebut mengacu pada definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti "rakyat biasa".

"Saya gunakan diksi tersebut sesuai dengan arti dan makna yang tercantum di dalam KBBI yang artinya adalah rakyat biasa, yaitu kita semuanya rakyat Indonesia," ujarnya dalam keterangan di akun pco.ri.

Meski demikian, Adita mengakui bahwa pemilihan kata tersebut kurang tepat, mengingat telah terjadi pergeseran makna istilah "rakyat jelata" di era sekarang.

Baca Juga: 52 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Serahkan LHKPN ke KPK, Salah Satunya Miftah Maulana

Ia menyadari bahwa kejadian serupa mungkin bisa terulang di masa depan akibat dinamika perubahan makna kata. "Kejadian ini sama sekali tidak disengaja," ujarnya.

Ia berkomitmen untuk melakukan introspeksi diri dan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya ke depan.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (@pco.ri)

Kontroversi Istilah "Rakyat Jelata"

Kontroversi terkait penghinaan terhadap Sunhaji, pedagang es teh, oleh Miftah Maulana bertambah setelah pernyataan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, yang menggunakan istilah "rakyat jelata" dalam menanggapi insiden tersebut.

Dalam wawancara dengan media, Adita awalnya menyampaikan, "Kami dari pihak Istana, tentu menyesalkan ya kejadian ini, satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Apalagi kalau kita lihat, Presiden kita pak Prabowo Subianto, ini kalau dilihat dari berbagai baik itu pidato atau kunjungan beliau, terlihat sekali pemihakan beliau pada rakyat kecil, pada rakyat jelata."

Penggunaan istilah "rakyat jelata" dalam pernyataannya kemudian menuai kritik dari warganet. Itulah awal mula kontroversi yang dilakukan pihak Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Untuk itu, secara pribadi saya memohon maaf atas kejadian ini yang menyebabkan kontroversi terhadap masyarakat," ujar Adita, mengakhiri pernyataan permintaan maafnya.

Baca Juga: Kasus Viral Gus Miftah Olok Penjual Es Teh, Gerindra Sufmi Dasco: Perlu Dievaluasi

Sementara itu, polemik terkait Gus Miftah terus bergulir. Petisi untuk mencopot Miftah Maulana dari posisinya sebagai Utusan Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Sarana Keagamaan terus mendapat dukungan.

Per Jumat, 6 Desember 2024 petisi tersebut telah ditandatangani oleh 222.410 orang.

Petisi yang diluncurkan di platform change.org pada Rabu, 4 Desember 2024, mendapat respons luar biasa dengan 174.038 tanda tangan dalam 24 jam pertama.