Hasil Survei Litbang Kompas untuk Melihat Harapan Publik dalam Milad Muhammadiyah pada Tahun 2024

Peran politik Muhammadiyah

Masyarakat juga memandang Muhammadiyah tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan dan sosial, tetapi juga politik. Politik di sini diartikan sebagai peran perubahan bagi kemaslahatan bangsa. Hal ini juga disampaikan oleh mayoritas responden yang memandang Muhammadiyah berperan besar dalam mengawal pembangunan bangsa.

Tidak heran jika kemudian ormas keagamaan yang lahir pada 1912 ini lebih dipersepsikan memiliki peran politik kebangsaan yang lebih menonjol dibandingkan dengan politik elektoral atau kekuasaan. Sebagai organisasi keagamaan besar, pengaruh Muhammadiyah, baik secara sosial maupun politik, tak terbantahkan.

Meskipun punya pengaruh besar, Muhammadiyah dinilai mampu menjaga jarak dengan politik kekuasaan. Setidaknya selama perhelatan Pemilu 2024, publik memandang Muhammadiyah relatif mampu menjaga netralitasnya. Hal ini diamini oleh 73 persen responden dalam jajak pendapat ini.

Harapan publik

Di momentum milad inilah masyarakat menitipkan harapan kepada persyarikatan ini. Dari hasil jajak pendapat, muncul tiga hal yang paling diharapkan oleh publik untuk bisa diwujudkan oleh ormas Islam yang kini dipimpin oleh Haedar Nashir.

Poin yang paling banyak diharapkan oleh warga ialah terkait toleransi beragama. Hal ini ditunjukkan oleh 39,8 persen responden.

Selanjutnya, masyarakat juga berharap Muhammadiyah dapat memainkan perannya dalam lanskap politik. Salah satunya dengan terus menyuarakan kepentingan publik. Harapan ini pun dititipkan oleh setidaknya 28,4 persen dari responden jajak pendapat.

Upaya Muhammadiyah yang terus melakukan jihad konstitusi bisa menjadi cerminan langkah-langkah organisasi ini untuk berjuang di jalur menegakkan konstitusi.

Baca Juga: Tema dan Link Download Logo Milad ke-112 Muhammadiyah yang Diperingati pada 18 November 2024

Sejumlah undang-undang yang diajukan uji materi oleh Muhammadiyah ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai melanggar UUD 1945 berhasil dimenangkan, di antaranya UU No 17/2013 tentang Ormas dan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

Harapan lainnya dari masyarakat terhadap Muhammadiyah adalah hadir untuk turut mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru dimulai pada 20 Oktober 2024.

Hasil jajak pendapat menunjukkan, lebih kurang seperlima bagian responden berharap organisasi ini akan terus berikhtiar untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

Masuknya kader Muhammadiyah, salah satunya Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Merah Putih besutan Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, adalah cerminan harapan publik akan peran Muhammadiyah lebih optimal dalam kebijakan pemerintahan untuk kemaslahatan bangsa.