Ahmad Basarah Bantah Pernyataan Ahok, Sebut PDIP Sempat Akan Usung Anies di Pilkada DKI 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah membantah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menyebut Anies Baswedan tidak pernah dicalonkan PDIP di Pilkada DKI Jakarta. 

Basarah mengungkap, pihaknya telah memasukkan nama Anies dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP sejak bulan Juni 2024, jauh sebelum Ahok dilantik sebagai pengurus DPP PDIP pada 5 Juli 2024.

“Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,” ungkap Basarah dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (17/11/2024). 

Ia menerangkan, PDIP berencana berkoalisi dengan PKB di Pilkada Jakarta, lantaran saat itu partai berlambang banteng tersebut tak bisa mencalonkan sendiri paslonnya. 

Baca Juga: Ridwan Kamil Optimistis Dukungan Jokowi Tingkatkan Elektabilitas di Pilkada Jakarta 2024

Pasalnya, perolehan kursi kedua partai di DPRD DKI Jakarta tidak mencapai 20 persen. PDIP beroleh 15 kursi, sementara PKB hanya 10 kursi.

“Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,” kata Basarah seperti dikutip dari Antara. 

Namun kemudian, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. 

Yakni dari awalnya 25 persen perolehan suara atau 20 persen perolehan kursi di DPRD, menjadi hanya antara 6,5 sampai 10 persen perolehan suara tergantung jumlah daftar pemilih tetap.

Baca Juga: Kubu RK-Suswono Santai Tanggapi Dukungan Anies untuk Pramono-Rano: 'Anak Abah' Justru Balik Kanan

“Putusan MK itu memang mengubah peta politik pilkada secara nasional dan PDIP pun akhirnya dapat mengusung sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta,” ujarnya. 

Ia mengatakan, rencana pencalonan Anies oleh PDIP juga sudah pernah diungkap oleh elite partai tersebut. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Ketua DPP PDI Puan Maharani dan Eriko Sotarduga, serta Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah, lanjut Basarah, juga pernah menyampaikan Anies dipertimbangkan untuk dipasangkan dengan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. 

“Pertemuan pasca-Putusan MK Nomor 60 antara Anies Baswedan dengan saya dan Pak Said Abdullah bahkan telah membicarakan kerja sama ideologis bagaimana mencari titik temu antara pandangan kelompok Islam dan kaum Nasionalis Soekarnois yang acapkali sering dibenturkan akibat dampak politik desoekarnoisasi di era Orde Baru dulu,” jelasnya. 

Baca Juga: Ahmad Sahroni Temui Ivan Sugianto, Tersangka Intimidasi Anak SMA di Surabaya

Saat itu, Anies setuju untuk menjembatani silaturahmi PDIP dengan kelompok Islam. 

“Khususnya para pendukungnya, agar tercipta persaudaraan kebangsaan yang kokoh antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois, khususnya dengan PDIP," tutur Basarah. 

Ahmad Basarah juga menyinggung keberadaan 'Markas Komando Jakarta Menyala untuk Perubahan' di kawasan Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dibuka oleh Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid.

Markas dimaksud merupakan salah satu bentuk dukungan Anies Baswedan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, yang diusung oleh PDIP.

“Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Mas Anies Baswedan dan timnya itu,” ucapnya.