Cerita Dudi Baru Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan usai Jadi Petugas Pemilu di Kuningan sejak Reformasi

Beberapa di antaranya, tahapan awal sosialisasi, pendistribusian logistik, penghitungan suara, rekapitulasi suara, yang seluruhnya dilakukan secara berjenjang hingga tuntas. 

Pada pilkada tahun ini, sambung Asep, ada sebanyak 19.860 petugas penyelenggara pemilu yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Mereka terdiri dari petugas KPU, PPK, PPS, 
kesekretariatan, KPPS, hingga petugas keamanan dan ketertiban.

Mereka bekerja untuk melayani pemungutan suara bagi 891.960 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Asep menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, yang telah berkerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cirebon untuk melindungi seluruh penyelenggara pemilu.

Menurutnya, jaminan itu membuat para penyelenggara bertugas dengan tenang dan profesional.

"Tentu kami terima kasih kepada Pemda Kuningan yang telah meng-cover BPJS Ketenagakerjaan kami, KPU dan badan ad hoc, seluruhnya yang terlibat. Ini konsekuensi pekerjaan berat, dan pasti sangat bermanfaat bagi penyelenggara, juga keluarga," tutup Asep.

Resiko Beban Kerja Berlipat Ganda Penyelenggara Pemilu

Pj Bupati Kuningan, Agus Toyib, menyatakan pihaknya berinisiatif untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi musibah seperti pemilu sebelumnya. Ada beberapa petugas yang mengalami musibah, kecelakaan, bahkan hingga meninggal dunia.

"Kami berikan jaminan, mereka menghitung sampai malam, kejadian tahun kemarin ada yang ketimpa tembok sampai kaki patah, ada juga yang kelelahan, sampai meninggal dunia," kata Agus saat ditemui Kompas.tv di Gedung Setda, Jumat (15/11/2024) siang.

Secara rinci, Pemda Kuningan melalui BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kepada penyelenggara pemilu yang mengalami kecelakaan kerja sekitar Rp21.000.000, dan bila meninggal dunia senilai Rp42.000.000.

Agus menyebut, pihaknya telah menganggarkan pembayaran premi untuk 19.860 penyelenggara pemilu dari APBD tahun 2024. Penjaminan ini berlangsung selama mereka bertugas yakni, bagi KPPS dan petugas keamanan satu bulan di bulan November, sementara petugas KPU, PPK, PPS, dan kesekretariatan hingga Desember 2024.

Secara global, pembayaran total premi 19.860 petugas penyelenggara pemilu adalah senilai Rp223.770.000.

Meski demikian, Agus berharap proses tahapan pemilu serentak Pilgub Jabar dan Pilkada Bupati Kuningan, berjalan lancar dan tanpa masalah apa pun. Dia juga mengajak agar seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

Julian, account representative BPJS Ketenagakerjaan Cabang, menyampaikan berdasarkan pemilu sebelumnya, tingkat musibah kecelakaan dan kematian cukup tinggi. Ini terjadi karena kondisi medan yang terjal, kelelahan, dan banyak hal lainnya.

Bagi Julian, para penyelenggara pemilu ini seperti pegawai non-ASN. Meski hanya pada saat pelaksanaan pemilu, tugas mereka berat dan sangat membantu berjalannya proses pesta demokrasi.

Atas dasar itu, akses dan fasilitas perlindungan kepada para penyelenggara pemilu ini sangat perlu dilaksanakan.

"Jadi, melihat histori sebelumnya Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 resiko yang terjadi begitu banyak, sedangkan anggaran untuk memberikan santunan kepada mereka, tidak bisa memenuhi standar santunan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga perlu dilakukan sistem ini," kata Julian saat ditemui Kompas.tv di kantornya, Kamis (15/11/2024) petang.

Maka dari itu, kata Julian, BPJS Ketenagakerjaan ingin berkolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah untuk menyukseskan program pemerintah nasional, dalam memberikan jaminan sosial dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Dia menyebut, program kerja sama untuk penyelenggara pemilu ini baru berjalan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Kabupaten lainnya masih berencana dan belum sampai ada ikatan tertulis.

Julian berharap dengan waktu yang tersisa beberapa saat lagi dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah daerah setempat segera melakukan kerja sama untuk mengantisipasi risiko yang terjadi pada tahapan pemilu yang tersisa. 

(Muhamad Syahri Romdhon/Kompas.tv)