Fakta-Fakta Uang Tunjangan Rumah Dinas DPR, Bisa Capai Rp30-50 Juta per Bulan

Ia mengatakan, kondisi rumah dinas anggota di Kalibata, Jakarta Selatan, parah dan butuh perawatan yang harganya tak ekonomis.

"Kami punya aplikasi namanya perjaka ya perawatan rumah jabatan Kalibata (Perjaka). Nah dalam perjaka itu setiap hari itu ada, yang disampaikan anggota tuh ada sekitar 15 sampai 20 keluhanlah. Rata-rata berkaitan dengan bocoran rumah," kata Indra saat ditemui awak media di Rumah Dinas Anggota DPR RI, Kalibata, Senin (7/10).

"Kemudian banyaknya tikus, kemudian juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari dan sebagainya cepat rusak di sini. Tiga hal itu ya," sambung dia.

Baca Juga: Analisis Ekonom UI soal Deflasi Beruntun dan Jebakan Kelas Menengah 'Turun Level'

Tak hanya itu, gangguan lainnya juga kata dia kerap datang saat musim hujan tiba. Menurut Indra, sejumlah rumah kerap terendam air hingga setinggi mata kaki orang dewasa.

Hal itu terjadi lantaran, aliran sungai yang kini semakin menyempit tidak mampu menahan debit air hujan.

"Khususnya di musim hujan, Di sisi selatan dan timur itu banyak kemungkinan kalau hujan agak besar itu keluhannya adalah memang sungai itu sudah menyempit. Jadi pasti kalau hujan agak besar pasti air agak naik ke atas ke jalanan," ungkapnya.

3. Besaran Tunjangan Rp30-Rp50 Juta

Indra mengaku belum bisa menjawab mengenai nominal tunjangan rumah dinas yang akan didapat para anggota DPR.

Indra mengatakan, pihaknya tengah melakukan survei untuk menentukan nominal tunjangan baru anggota dewan.

"Kami tidak ingin mencari nilai yang setinggi-tingginya, apalagi serendah-rendahnya. Tapi yang paling realistis seperti apa, hunian itu bisa menjadi tempat bekerja anggota dewan selama lima tahun ke depan," kata dia.

Namun, tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berkisar antara Rp40-50 juta.

"Besaran ini tentu kita bicara juga tentang hal-hal yang realistis dilakukan untuk melakukan sewa di Jakarta, pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD, provinsi atau kabupaten, kota, uang perumahannya Rp 40 juta, Rp 50 juta gitu ya," tandas Indra Iskandar.