Pakar Siber soal 6 Juta Data NPWP Bocor: Pemerintah Tidak Ada Belajar-Belajarnya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pakar Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha menilai pemerintah tidak belajar dari kebocoran data yang pernah terjadi. Sehingga kebocoran data pun kerap terjadi.

Demikian Pakar Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (20/9/2024).

“Kasus kebocoran data peretasan yang terjadi terutama di instansi pemerintah, itu nggak berhenti-berhenti sampai sekarang, kemarin terakhir kita melihat bagaimana pusat data nasional kita habis-habisan dihajar oleh peretas, kemudian dikirim ransom sehingga semua datanya rusak, itu yang sampai saat ini kita juga masih belum tahu bagaimana kabarnya,” ucap Pratama.

Baca Juga: Pramono Anung Sebut Hubungannya dengan Jokowi Baik: Bahkan Ketika Beliau Ada Perbedaan dengan PDI-P

“Nah kemarin dibilang bahwa peretasan PDNS itu dibilang, ini adalah pelajaran yang sangat berharga gitu, tapi kalau melihat seperti ini, kayaknya nggak ada belajar-belajarnya,” tambah Pratama.

Ia menuturkan, situs-situs pemerintah memang salah satu yang cukup lemah dalam melakukan penjagaan data. Hal terlihat dari situs-situs pemerintah yang masih disusupi oleh judi online.

“Ada ribuan situs pemerintah itu disusupi judi online begitu. Nah itu kan sebenar kan kita diejek sama bandar-bandar judi, agen agen judi itu, bahwa eh pemerintah Indonesia anda itu gampang sekali loh systemnya diretas, dan itu tidak menjadi pelajaran,” ucap Pratama.

Sebelumnya, peretas Bjorka menyampaikan telah meretas sekitar 6 juta data wajib pajak dan diperjualbelikan sekitar Rp150 juta rupiah.

Baca Juga: Umar Kei Ungkap Kronologi Ricuh di Menara Kadin, Bantah Jadi Biang Kerok

Peretasan yang dilakukan Bjorka bukan hanya kali ini terjadi. Dalam aksinya, Bjorkan pernah membocorkan data dari sejumlah institusi.

Bjorka juga tercatat pernah pernah membocorkan 34,9 juta data paspor warga Indonesia pada Juli 2023. Lalu, di tahun yang sama pada 12 Maret, Bjorka juga pernah mengambil data peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Tidak hanya itu, Bjorka juga pernah melakukan pencurian data 105 juta calon pemilih di Indonesia yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada September 2022.

Bahkan, Bjorka mengaku menguasai data surat-menyurat Presiden Jokowi, yang salah satunya diklaim diambil dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada September 2022.