Dirjen Pajak soal 6 Juta Data Wajib Pajak Bocor: Kita Cek Dulu Ya, Nanti, Diteliti Dulu

JAKARTA, KOMPAS.TV- Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo masih meneliti soal kebocoran 6 juta data wajib pajak di internet.

“Aku update nanti ya, nanti kita cek dulu ya, nanti aku cek dulu ya, nanti habis ini. Makanya nanti, nanti diteliti dulu, masih di dalam ya itu,” ucap Suryo Utomo, Kamis (19/9/2024).

Suryo Utomo lebih lanjut menyampaikan akan memberikan informasi hasil evaluasi soal kebocoran 6 juta data wajib pajak di internet.

“Nanti dikabarin,” ujar Suryo.

Baca Juga: Jokowi Tandatangani Keppres Pemberhentian Pramono Anung sebagai Menseskab

Sebelumnya, diberitakan Kompas.tv, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, telah menginstruksikan kepada Dirjen Pajak dan jajarannya untuk melakukan evaluasi buntut kebocoran 6 juta data wajib pajak di internet.

Terlebih dari 6 juta data wajib pajak yang bocor, ada data Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya,” ucap Sri Mulyani.

Baca Juga: Menkeu soal 6 Juta Data Wajib Pajak Bocor: Saya Sudah Minta DJP Evaluasi

Sebelumnya, peretas Bjorka menyampaikan telah meretas sekitar 6 juta data wajib pajak dan diperjualbelikan sekitar Rp150 juta.

Peretasan yang dilakukan Bjorka bukan hanya kali ini terjadi. Dalam aksinya, Bjorkan pernah membocorkan data dari sejumlah institusi.

Bjorka juga tercatat pernah pernah membocorkan 34,9 juta data paspor warga Indonesia pada Juli 2023. Lalu, di tahun yang sama pada 12 Maret, Bjorka juga pernah mengambil data peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Menkeu soal 6 Juta Data Wajib Pajak Bocor: Saya Sudah Minta DJP Evaluasi

Tidak hanya itu, Bjorka juga pernah melakukan pencurian data 105 juta calon pemilih di Indonesia yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada September 2022.

Bahkan, Bjorka mengaku menguasai data surat-menyurat Presiden Jokowi, yang salah satunya diklaim diambil dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada September 2022.