Temui Jokowi, PBNU Sampaikan Mau Ikut Investasi Lahan di IKN: Mudah-mudahan Bisa sampai 100 Hektare

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya menyatakan pihaknya berniat untuk berinvestasi tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Keinginan tersebut telah disampaikan Gus Yahya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

"Kami juga sampaikan bahwa ingin juga ikut berinvestasi, kami ingin beli tanah di IKN," kata Gus Yahya usai bertemu Jokowi, Kamis. Dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

PBNU, kata Gus Yahya pun berharap dapat membeli 100 hektare lahan di IKN.

"Mudah mudahan bisa sampai 100 hektare, untuk kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas organisasi dan juga fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan dan lain-lain," jelasnya.

Jokowi, kata ia, menyambut dan merestui rencana PBNU untuk berinvestasi di IKN tersebut.

Sebab itu, pihaknya akan segera mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan otorita IKN.

Baca Juga: Jabat Menteri Investasi Gantikan Bahlil, Rosan Roeslani Fokus Maksimalkan Investasi IKN

"Ada saran beliau (Jokowi) mengenai lokasi yang bagus untuk bisa di beli NU di IKN. Misalnya, fasilitas apa yang mungkin bisa di bangun oleh NU di IKN," jelasnya.

Selain berbicara soal niat investasi IKN, Gus Yahya juga mengaku membahas soal izin konsesi tambang dengan Jokowi di Istana.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menyampaikan terima kasi kepada Presiden Jokowi karena telah memberikan izin konsesi pertambangan untuk organisasi masyarakat, hingga terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," ucapnya.

Menurut penjelasan Gus Yahya, lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), dengan luas 26.000 hektare.

Baca Juga: Ketua Umum PBNU Gus Yahya Minta DPR Dengar Aspirasi Pendemo yang Menentang Revisi UU Pilkada