PPDB Jalur Siluman, Marak Siswa Titipan Masuk Sekolah Favorit dari Pejabat hingga Aparat

Guru senior SMAN 13 Kabupaten Tangerang, Kosim, mengatakan khusus surat dari aparat, yang dititipkan adalah anaknya sendiri.

Namun, pernyataan Kosim berbeda dengan fakta yang ditemukan Kompas di surat yang diduga kuat dikirim aparat penegak hukum. Di surat itu, tertulis Ajun Inspektur Polisi Dua berinisial SA.

Pengirim surat tanggal 7 Juli 2023 itu meminta pihak SMAN 13 Kabupaten Tangerang menerima seorang siswa berinisial AF.

Baca Juga: Link dan Cara Daftar PPDB Jateng 2024 SMA/SMK, Ini Jalur, Ketentuan, Juknis, dan Jadwalnya

Saat dimintai konfirmasi, SA mengakui telah mengirimkan surat itu untuk membantu dua siswa yang sama-sama tak lulus PPDB resmi tahun 2023.

SA mengatakan, kedua orang tua siswa itu minta tolong. Ia menyebut, manajemen sekolah SMAN 13 Kabupaten Tangerang bersedia menerima siswa titipan itu asal ada "surat rekomendasi".

”Orang mau sekolah, kok, dipersulit, apa-apa pakai biaya. Apalagi dia (orang tua siswa) minta tolong, saya anggota polisi, saya bagaimana membantunya. Saya pakai diskresi saya, saya datang ke pihak sekolah,” katanya, Senin (17/6/2024) pagi.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Chatarina Muliana Girsang menegaskan aturan mengenai PPDB sudah baik dan jelas, tetapi implementasinya masih menimbulkan masalah berulang.

Namun, menurut Chatarina, polemik PPDB setiap tahunnya semakin berkurang berkat evaluasi yang mereka lakukan. 

Baca Juga: Kondisi Antrean Orangtua Siswa di Sragen Urus Surat Syarat Jalur Afirmasi PPDB

Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman Republik Indonesia Diah Suryaningrum menambahkan penegakan sanksi atas pelanggaran PPDB masih lunak.

Padahal, pelanggaran yang dilakukan sudah masuk ke ranah pidana, mulai dari suap-menyuap, nepotisme, makelar kursi sekolah, hingga pemalsuan identitas kependudukan.

”Penegakan hukum harus ditegakkan supaya ada efek jera dan juga tidak lupa perlu dioptimalkan mengenai sosialisasi dan edukasi, tidak hanya kepada para penyelenggara badan publik seperti dinas pendidikan, tetapi juga masyarakatnya sendiri,” kata Diah.