NU Terima Konsesi Tambang, Gus Yahya: Sumber Daya Alam Harus Diekstraksi agar Indonesia Jadi Kaya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menjelaskan alasan organisasi yang dipimpinnya menerima tawaran konsesi tambang pemerintah.

Menurutnya, Indonesia kaya sumber daya alam sehingga harus diekstraksi demi kemaslahatan bersama.

NU diketahui menjadi ormas keagamaan pertama yang mengajukan permohonan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hasil konsesi pemerintah.

"Indonesia ini kaya. Kekayaan Indonesia itu sumber daya alam. Sehingga kalau sumber daya alam itu tidak diambil, tidak diekstrraksi ya nggak jadi kaya kita kan," kata Gus Yahya dalam konferensi pers pada Kamis (6/6/2024).

"Maka supaya kita benar-benar jadi kaya, sumber daya alam harus diekstraksi. Cuma parameternya harus memenuhi kepentingan-kepentingan terkait kemaslahatan umum, terkait lingkungan hidup."

Baca Juga: Din Syamsuddin Sebut Pemberian Izin Tambang "Secara Cuma-Cuma" ke NU-Muhammadiyah Berpotensi Jebakan

Gus Yahya menambahkan, NU butuh sumber pendapatan baru untuk pembiayaan organisasi. Sebab, sumber pembiayaan organisasi selama ini sudah dirasa tidak mencukupi.

Pria yang menjabat sebagai ketua umum PBNU sejak 2022 itu menjelaskan, organisasinya kini menaungi ribuan pesantren dengan infrastruktur seadanya. Honorarium guru di taman kanak-kanak NU pun tidak layak sehingga perlu pembiayaan.

"NU ini butuh apa pun yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin," katanya.

Kendati demikian, Gus Yahya mengakui regulasi saat ini tidak cukup untuk melindungi lingkungan hidup yang terdampak aktivitas pertambangan. Namun, dia mengaku hendak masuk dulu ke dunia pertambangan.

Gus Yahya pun menegaskan NU punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan lingkungan hidup.

Ia mengaku telah memperjuangkan konsensus nasional mengenai perlindungan lingkungan hidup sebagai pengawasan industri ekstraktif.

"NU punya tanggung jawab moral untuk mempersatukan aspek-aspek terkait lingkungan hidup. Saya pribadi sejak 2016/2017 telah menaikkan wacana tentang perlunya konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam," kata Gus Yahya.

Baca Juga: Jokowi soal Izinkan Ormas Kelola Tambang: Yang Diberikan Itu Badan-Badan Usaha