MA Didesak Selidiki Beredarnya 2 Versi Putusan Uji Materi Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Lalu pada versi kedua putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dapat diunduh dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung RI pada 3 Juni 2024 dengan tebal 69 halaman.

Terdapat hal mencolok yang membedakan dalam dua salinan tersebut. Pada salinan versi 3 Juni, hakim agung Cerah Bangun mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Menurut dia, MA seharusnya menolak permohonan Partai Garuda dan menyatakan Pasal 4 Ayat (1) Huruf d PKPU No 9/2020 tidak bertentangan dengan UU Pilkada.

Menuru Bivitri, penyelidikan terhadap dua versi salinan putusan tersebut penting dilakukan tanpa harus menyalahkan pihak-pihak lain di luar MA yang sudah membaca dan membahas putusan versi pertama.

Sebab, amar putusan dan pertimbangan hukum dari dua versi salinan putusan itu sama.

“Kalau memang beda, kita bisa menyalahkan siapa yang membuat pemalsuan putusan. Namun, menurutku memang sama. Cuma ada tambahannya,” katanya.

Baca Juga: Hasto usai Diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya: Saya Diduga Menghasut dan Menciptakan Kerusuhan

Di samping itu, Bivitri menuturkan publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di internal MA terkait beredarnya dua versi putusan uji materi syarat usia minimal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sebab, sambung Bivitri, implikasi politik dari putusan tersebut sangat besar dan tidak main-main.

Contohnya, muncul spekulasi yang luar biasa bahwa putusan itu berkaitan dengan kepentingan salah satu putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk turut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2024.