Politikus PKS Tafsirkan Pidato Megawati: Beliau Ingin Checks and Balances Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai, Megawati Soekarnoputri condong akan membawa PDI Perjuangan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan Mardani menanggapi pidato penutup Megawati di Rakernas V PDI-P pada Minggu (26/5/2024) lalu.

Menurutnya, dalam pidato Megawati, terdapat tanda bahwa ketua umum PDI-P itu ingin mewujudkan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Namun, Mardani juga menilai Megawati masih butuh waktu untuk memikirkan posisi secara saksama.

Baca Juga: Ahok Sebut Dapat Tugas dari Megawati untuk Bantu Pilkada 2024

Megawati enggan menyatakan secara tegas terkait posisi PDI-P di pemerintahan mendatang.

Terkait sikap politik partai itu, Megawati sebatas menyatakan, "Gue mainin dulu, dong."

Kata Mardani, kalimat "gue mainin dulu" itu menjadi "pernyataan berbunga" agar muncul kegembiraan dalam suasana pertemuan Rakernas V PDI-P.

"Kata 'gue mainin' sih pandangan saya itu bunganya, ya. Bu Mega ingin tetap punya waktu untuk memikirkan posisi secara saksama, tetapi tanda-tanda bahwa beliau ingin menjadi kontrol, checks and balances. kontrol agak mengemuka," kata Mardani, Senin (27/5).

"Jadi mungkin Bu Mega yang tahu, tapi kalau pandangan saya agak berat ke oposisi cukup lumayan," ujarnya.

Sebagimana diketahui, PDI-P menelurkan 17 poin sikap politik usai menggelar Rakernas pada Minggu (26/5) lalu.

Berikut 17 poin sikap politik PDIP yang dirumuskan Rakernas V PDI-P, dikutip dari salinan yang diterima Kompas TV.

1. Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics). Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.

2. Rakernas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances). Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu. Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan.

3. Rakernas V Partai menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan (autocratic legalism) sebagaimana terjadi melalui perubahan UU MK, dan perubahan UU Penyiaran. Sedangkan terhadap putusan perkara Nomor 90/PUUXXI/2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, Rakernas V menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang.