Analis Berpendapat Pernyataan Prabowo di Rakornas PAN Ditujukan bagi Parpol yang Belum Mau Bergabung

JAKARTA, KOMPAS.TV – Analis politik Djayadi Hanan berpendapat pernyataan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN) ditujukan pada partai politik yang belum mau menjadi bagian pemerintahan.

Pendapat Djayadi tersebut disampaikan dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu (11/5/2024). Dia menjawab pertanyaan mengenai maksud dari pernyataan Prabowo.

Djayadi mengatakan, pidato Prabowo tersebut disampaikan saat menghadiri rakornas partai politik.

“Pidato itu kan konteksnya di Rakornas PAN, rakornas partai politik, kan. Kedua, konteks lainnya adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sedang dalam masa transisi untuk menyiapkan pemerintahannya ketika nanti disumpah sebagai presiden,” kata Djayadi membeberkan.

Baca Juga: Politikus PDIP Nilai Wajar Orang Spekulasi soal Pernyataan Prabowo: Dia Utang Penjelasan

“Ketiga, dalam kontes itu, salah satu upaya yang menonjol adalah upaya untuk menopang pemerintahan Pak Prabowo ke depan dengan koalisi atau kerja sama partai-partai.”

Bagaimana pun juga, kata dia,  jika berhitung dari jumlah kursi di DPR yang diperoleh partai koalisi yang mendukung Prabowo di Pemilu 2024 lalu, masih belum mencukupi.

“Belum ada yang resmi menyatakan bergabung kan, meskipun ada tanda-tanda dari NasDem, PKB, dan lainnya.”

“Kalau kita membaca pernyataan Pak Prabowo dalam konteks itu, tentu saja yang paling menonjol adalah itu berarti ditujukan kepada partai yang belum mau atau memberi sinyal tidak mau menjadi bagian dari pemerintahan,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah masuk akal jika pernyataan Prabowo dikaitkan dengan rencana pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang dinilai beberapa pihak belum ada perkembangan, Djayadi mengatakan itu masuk akal.

“Masuk akal juga, bisa saja. Tapi begini, menurut saya, pertama, kerja sama atau koalisi atau berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu kan sama-sama kerja sama,” tuturnya.

“Jadi berada di pemerintahan itu kerja sama, berada di luar pemerintahan itu juga sebetulnya bagian dari kerja sama. Kerja sama untuk yang satu memberikan check, memberikan pengawasan, yang satu berupaya menjalankan agenda-agenda langsung dari pemerintahan yang sedang berkuasa.”

Kerja sama, lanjut Djayadi, seharusnya didefinisikan secara lebih luas.